90 Persen Anggota DPRD Mencalonkan Kembali pada Pileg 2019

KAJEN – Sebanyak 90 persen Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan periode 2014-2019 yang sekarang menjabat mencalonkan kembali pada pelaksanaan Pemilu Legislatif 2019. Hal itu terungkap pada hasil verifikasi berkas pendaftaran bacaleg oleh KPU Kabupaten Pekalongan.
Menurut Anggota KPU Kabupaten Pekalongan, Abi Rizal, dari 45 Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan yang sekarang menjabat hanya ada dua nama yang tidak menyerahkan berkas pendaftaran bacaleg, ke dua nama tersebut yaitu Tuti Harmonis dan Dian Eka Permana.
“Setelah melakukan verifikasi didapati informasi ada dua nama Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan periode 2014-2019 tidak maju atau mencalonkan kembali pada Pileg 2019. Hal itu dipastikan lantaran ketika proses verifikasi berkas dari kedua nama itu tidak ada atau tidak menyerahkan,” kata dia, Minggu (22/7).
Kemudian masih dalam hasil verifikasi, KPU Kabupaten Pekalongan juga menemukan nama-nama kepala desa yang menyerahkan berkas pendaftaran pada Pileg 2019. Padahal, lanjut Abi Rizal, apabila sang kepala desa maju sebagai mencalonkan diri sebagai anggota legislatif terdapat ketentuan yaitu kepala desa yang bersangkutan harus mengundurukan diri.
Surat pengunduruan diri dan bukti telah menerima pengunduran diri dari pihak terkait harus dilampirkan ketika melakukan penyerahan berkas pendaftaran ke KPU Kabupaten Pekalongan. “Dari data yang kami verifikasi ada yang sudah melampirkan data tersebut, tetapi juga masih ada yang belum melampirkan data surat pengunduran diri dan bukti penerimaan pengunduran diri sebagai kepala desa dari pihak terkait ke dalam berkas pendaftaran,” ungkapnya.
Selanjutnya, KPU Kabupaten Pekalongan juga menemukan sejumlah nama dalam ijazah milik bakal calon legislatif yang dilampirkan ke dalam berkas pendaftaran sebagai salah satu persyaratan tidak sesuai dengan nama yang tercantum dalam KTP. Untuk itu, KPU Kabupaten Pekalongan melakukan klarifikasi ke partai politik. Sebab, semua berkas yang kurang atau perlu perbaikkan klarifikasinya ke partai politik bukan perseorangan bakal calegnya.
“Partai politik diberi kesempatan untuk melakukan perbaikkan ke KPU dari 22-31 Juli 2018. Sehubungan dengan perbedaan nama antara yang tercantum di dalam ijazah dan KTP, itu bisa meminta surat keterangan dari dinas terkait dalam masalah tersebut,” jelas Abi Rizal.(ii)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *