Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan Pertanyakan Kelengkapan Persyaratan Kades Jadi Caleg

KAJEN – Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan, Kennedy mempertanyakan soal kelengkapan persyaratan bagi kepala desa yang sudah ditetapkan sebagai calon legislatif pada Pemilu 2019.
Pasalnya, kata dia, berdasarkan informasi yang diperolehnya bahwa surat penetapan pemberhentian dari bupati mengenai kepala desa yang menjadi calon legislatif belum keluar. Padahal daftar calon tetap telah ditetapkan dan diumumkan oleh KPU.
“Menurut analisa saya, apabila persyaratan belum lengkap, mestinya, caleg yang belum lengkap persyaratannya itu batal demi hukum, apalagi ini DCT sudah ditetapkan, ” tandas dia.
Diakuinya dari informasi yang diperoleh sejumlah Kades yang menjadi caleg telah membuat surat pengunduran diri. Namun, surat penetapan pemberhentian dari bupati sampai saat ini belum keluar. Padahal hal demikian menjadi persyaratan bagi Kades yang menjadi caleg pada Pemilu 2019.
Adapun alur soal pengunduran diri Kades yaitu, Kades membuat surat pengunduran diri. Selanjutnya BPD meminta kepada Bupati melalui kecamatan untuk menunjuk pejabat sementara kades (dari kalangan PNS) untuk mengisi kekosongan jabatan kades di sana.
“Permasalahan yang dilapangan yang kami ketahui surat yang dikirm ke bupati melalui camat dari BPD nama nama yang diusulkan ada yang satu nama dan permintaan dari kecamatan mestinya lebih dari satu nama, sehingga bupati bisa memilih, kalau hanya satu nama hal itu dinilai sebagai mendikte bupati,” jelasnya
Tapi, lanjut dia, persoalan yang paling utama adalah kenapa sampai daftar calon tetap sudah ditetapkan dan diumumkan, surat pemberhentian dari bupati bagi kepala desa yang menjadi caleg sampai saat ini belum keluar.
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Pekalongan Mudasir ketika dikonfirmasi berkaitan masalah tersebut menjelaskan, berdasarkan regulasi yang ada tentang persyaratan calon legislatif untuk kepala desa memang harus ada surat penetapan pemberhentian kepala desa dari bupati.
Namun, hingga DCT akan ditetapkan surat penetapan tersebut belum keluar. Padahal daftar calon tetap akan ditetapkan. Atas persoalan itu, hukum memberikan solusi yaitu, Kades yang mencalonkan diri sebagai caleg serta surat penetapan pemberhentian dari bupati belum keluar masih bisa mengikuti proses pencalegan dengan catatan, bahwa ada surat keterangan dari pemerintah daerah bahwa surat penetapan pemberhentian dari bupati tersebut masih dalam proses.
“Dari enam kades yang mencalonkan diri sebagai caleg persyaratannya sudah ada yang lengkap, dan yang lainnya masih proses di pemerintah daerah serta terdapat surat keterangannya dari pemerintah daerah,” terangnya.
Anggota KPU Kabupaten Pekalongan Ahsin Hana menambahkan, regulasi yang mengatur tentang persoalan tersebut adalah PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *