Anggota Pansus Raperda Penyelenggaraan Pariwisata Pertanyakan Konsep Hiburan Malam

KAJEN – Anggota Pansus DPRD Kabupaten Pembahasan Raperda Penyelenggaraan Pariwisata, Samsul Bachri mempertanyakan konsep hiburan malam yang tertuang dalam raperda penyelenggaraan pariwisata. Pasalnya, konsep hiburan malam harus ada kejelasan seperti apa?
Menurutnya, meski untuk kepentingan pariwisata serta sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan pariwisata di Kabupaten Pekalongan perlu dirancang bagaimana batasan-batasan tentang hiburan malam yang ada di Kota Santri.
“Apakah aturan detilnya perlu dimasukkan ke dalam perda atau nanti dimasukkan dalam peraturan bupati. Di dalam draf raperda ini terdapat hiburan malam, saya rasa perlu dimasukkan detil aturannya seperti apa batasannya serta apa saja yang diperbolehkan. Sebab perda ini menyangkut tentang penyelenggaraan pariwisata tentu saja tentang izin penyelenggaraan pariwisatanya termasuk hiburan malam,” tantas politisi muda PKB Samsul Bachri, kemarin.
Dengan begitu, lanjut dia, apabila pilihannya adalah memasukkan aturan detil tentang hiburan malam tersebut maka akan memudahkan dalam penerapannya. Apabila yang dimasukkan dalam perda ini hanya aturan umum, maka perlu dipertegas dalam peraturan bupati. Sebab, jangan sampai identitas dan norma-norma yang sudah mengakar rusak akibat pembangunan pariwisata.
Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan, Bambang Irianto menyetujui adanya pemeliharaan dan penjagaan norma-norma dan aturan etis yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Namun, kata dia, berkaitan dengan konsep hiburan malam tersebut, pihaknya mengambil aturan secara umum.
“Tentu kita setuju penjagaan dan pemeliharaan norma dan aturan etis yang sudah mengakar di tengah-tengah masyarakat,” katanya.
Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan dalam penyelenggaraan pariwisata para petugas pramuwisata nantinya diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi di bidang masing-masing. Misalnya, soal tenaga pemandu wisata, orang tersebut harus memiliki sertifikat kompetensi dalam bidang pemandu wisata.
Kemudian apabila dalam konteks wisata arung jeram, maka petugasnya juga harus memiliki sertifikat tentang arung jeram. “Dinas juga akan melakukan peningkatan SDM dengan melatih tenaga-tenaga pramuwisata,” katanya. (i)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *