Bahas Raperda Penyelenggaraan Pariwisata Ketua Komisi D Meradang

KAJEN – Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan, Kholis Jazuli meradang dalam rapat pembahasan Raperda Tentang Penyelenggaraan Pariwisata di wilayah Kota Santri. Hal itu disebabkan lantaran Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Bambang Irianto belum bisa menunjukkan data base kepemilikan lokasi wisata yang ada di Kabupaten Pekalongan.
“Data base atau status kepemilikan lahan dari sejumlah lokasi destinasi wisata di Kabupaten Pekalongan sangat penting untuk dimiliki. Jangan-jangan kita capai-capai melakukan pengembangan wisata, tapi lahan tersebut bukan milik pemerintah daerah. Itu kan sia-sia,” tandasnya, Rabu (9/5).
Untuk itu, politisi PKB asal Kedungwuni tersebut meminta kepada OPD dalam hal ini Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan untuk bekerja sama dengan OPD lain meminta soal data base aset kepemilikan lahan berupa sertifikat yang digunakan untuk lokasi destinasi wisata di Kota Santri.
Legalitas kepemilikan aset dalam pengembangan destinasi wisata, kata Kholis Jazuli sangat penting. Sebab, ketika Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan yang membidangi pariwisata saat melakukan kunjungan ke Kementeria pariwisata hal yang selalu dipertanyakan apakah ada keabsahan aset, hal demikian berhubungan dana yang akan dikucurkan dari pemerintah pusat.
“Salah satu contoh kita gencar mempromosikan wisata Petungkriyono. Yang menjadi pertanyaannya adalah berapa aset pemerintah daerah yang dikembangkan di sana, jangan-jangan semua yang dikembangkan milik Perhutani, apabila milik Perhutani ya harus ada MoUnya,” ucapnya.
Selanjutnya, ia juga menyayangkan ketika agenda kunjungan kerja ke Kementerian Pariwisata yang tujuannya adalah untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Pekalongan, kepala dinasnya belum bisa bekerja sama dengan baik dalam bentuk ikut serta aktif bersama-sama anggota Komisi D secara bersama-sama memaparkan pariwisata Kabupaten Pekalongan di hadapan Kementerian Pariwisata.
“Saya kok heran sendiri, OPD di dalam satu pemerintahan yakni Pemerintah Kabupaten Pekalongan masa tidak bisa bekerja sama dengan baik. Meminta data base keabsahan aset yang digunakan untuk destinasi wisata saja belum bisa. Pada pertemuan awal sudah disanggupi, tapi pertemuan kali ini kami minta kok belum ada. Saya minta tolong lah kerja sama antarOPD lebih baik lagi,” tandas dia.
Kepala Dinporapar Kabupaten Pekalongan, Bambang Irianto di hadapan anggota DPRD mengakui memang dinasnya belum memiliki data base legalitas aset pemda yang dijadikan lokasi destinasi wisata di wilayah Kota Santri. Ke depan, pihaknya akan melakukan hal tersebut.
“Data base kepemilikan lokasi wisata apakah wisata itu dikelola oleh pribadi, pemerintah atau desa atau milik perhutani juga kami belum punya. Itu akan menjadi prioritas kami untuk melakukan pembinaan kepada para pengelola pariwisata di Kabupaten Pekalongan,” katanya. (ii)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *