Cegah Tindak Pidana Gratifikasi, KPK Sosalisasikan Laporan LHKPN

KAJEN – Sebagai upaya untuk mencegah tindak pidana gratifikasi, Lembaga Anti Rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (4/10) malam menyosialisasikan kewajiban penyelenggara negara termasuk Anggota DPRD tentang kewajiban melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Kewajiban menyampaikan laporan LHKPN juga diperuntukkan kepada calon legislatif 2019. Sebab apabila tidak maka calon terpilih tidak akan diloloskan serta bisa gagal dilantik.

“Calon Legislatif (Caleg) wajib menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Pemilihan Legislatif 2019. LHKPN ini wajib diserahkan sebagai salah satu syarat pencalonan dan LHKPN ini wajib diserahkan sebagai syarat pelantikan jika calon legislatif terpilih,” terang ¬† Fungsional Spesialis LHKPN pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budhi Rustandi, dalam acara Sosialisasi gratifikasi dan bimbingan teknis dan filling LHKPN dari KPK Kepada DPRD Kabupaten Pekalongan, di Ruang Paripurna.

“Caleg terpilih nanti takkan dilantik sebelum calon tersebut menyerahkan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan bukti pelaporannya diserahkan ke KPU. Konsekwensinya jika calon terpilih tidak menyerahkan LHKPN, maka dia tidak akan dilantik,” sambungnya.

Menurut Budi bahwa penyampaian laporan  secara online ini akan lebih efisien dan tidak memakan waktu lama. Sebab pengisian e-LHKPN sudah dilakukan dengan aplikasi, tidak perlu lagi dokumen pendukung yang sangat banyak. Untuk batas waktu penyampaian LHKPN paling lambat tujuh hari sebelum menjabat setelah menjabat atau pensiun.

“Pelaporan LHKPN wajib bagi penyelenggara negara, termasuk anggota DPRD. Terlebih, bagi anggota DPRD yang mencalonkan kembali dan kembali terpilih, harus mengumpulkan LHKPN ke KPU selambat- lambatnya tujuh hari setelah ditetapkan menjadi calon terpilih,”imbuhnya.

Sosialisasi dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana gratifikasi di lingkungan Legislatif Kabupaten Pekalongan. Adapun dalam sosialisasi itu dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hj Hindun didampingi Wakil Pimpinan, Kundarto, Khozien, Nunung dan juga diikuti oleh semua anggota DPRD Kabupaten Pekalonga serta perwakilan dari Eksekutif. (i)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *