Datangi Dinas PMD P3A PPKB, Komisi A Pertanyaan Status Kades Wonorejo 

KAJEN – Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan, belum lama ini mendatangi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMD P3A DAN PPKB).
Kedatangan mereka dalam rangka inspeksi mendadak serta mempertanyakan kejelasan status dari Kades Wonorejo yang tidak menjalankan tugasnya sebagai kepala desa lantaran menjalani hukuman penjara. Pasalnya, meski menjadi status terpidana berdasarkan informasi dari masyarakat sang kades tersebut masih mengelola tanah bengkok. Padahal secara peraturan hal demikian tak diperkenankan.
“Kami ke sini untuk mempertanyakan kejelasan dari Kades Wonorejo saja. Sebab kami mendapatkan laporan dari masyarakat, yang bersangkutan meski sudah dipenjara lantaran tersangkut masalah hukum tapi masih menikmati tanah bengkok. Kami mohon penjelasan terkait masalah tersebut,” kata Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan, Murdiyanto.
Menurut Murdiyanto yang datang ke kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMD P3A DAN PPKB) bersama Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan, Endang Suwarningsih dan Anggotanya yakni Kenedy, masalah itu telah menjadi perhatian masyarakat.
Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan, Kenedy. Menurut dia, Kades Wonorejo menjadi terpidana atas kasus korupsi bantuan keuangan Gubernur. Yang bersangkutan sudah menjalani hukuman dan saat ini sudah bebas. Tapi persoalannya status kepala desa yang melekat terhadap dirinya belum ada kejelasan, apakah diberhentikan atau seperti apa?.
“Apabila statusnya diskorsing, semestinya ada batasan waktunya, untuk itu persoalan ini harus ada kejelasan hukumnya,” kata politisi asal Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMD P3A DAN PPKB) Kabupaten Pekalongan, M Afib di hadapan para wakil rakyat tersebut menjelaskan, dinasnya saat ini masih mempelajari masalah tersebut. “Beri kami waktu sepekan atau dua pekan, nanti akan kami sampaikan hasil dari kajian atas persoalan di Desa Wonorejo,” ucapnya.
Sebagaimana berita sebelumnya, Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan menyoroti pengelolaan bengkok desa bagi kepala yang terjerat kasus hukum. Pasalnya, meskipun kepala desa ditahan, namun untuk pengelolaan bengkok masih berjalan.
Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan, Murdiyanto  menyatakan bahwa ada keganjilan pada pengelolaan bengkok desa terutama bagi kepala desa yang terjerat kasus hukum. Menurutnya, dalam ketentuan sudah diatur apabila ancaman hukuman 5 tahun maka, kepala desa yang terjerat kasus hukum harus dipecat. (ii)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *