Diperlukan Payung Hukum untuk Pelaksanaan Jaminan Ketenagakerjaan 

KAJEN – Peraturan Bupati atau Peraturan Wali Kota bisa dijadikan dasar dalam pelaksanaan jaminan ketenagakerjaan untuk tingkat kabupaten/kota. Demikian disampaikan Kabid Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan, Arief Dharmawan, di hadapan para wakil rakyat DPRD Kabupaten Pekalongan, dalam acara sosialiasi BPJS ketenagakerjaan, di ruang rapat paripurna,

Menurutnya, daerah yang telah mengeluarkan regulasi dalam bentuk peraturan bupati sebagai dasar atau payung hukum dalam penerapan jaminan ketenagakerjaan baik formal, informal maupun tenaga kerja konstruksi adalah di Kabupaten Pemalang.

“Regulasi berupa peraturan bupati mungkin proses lebih cepat dan mudah, dibandingkan dengan peraturan daerah. Kabupaten Pemalang sudah mengeluarkan Peraturan Bupati untuk pelaksanaan jaminan ketenagakerjaan,” kata dia.

Kondisi sekarang ini, lanjut Arief, jalannya jaminan ketenagakerjaan di Kabupaten Pekalongan belum maksimal lantaran hingga sekarang ini belum ada payung hukumnya. Untuk itu, pihaknya saat ini terus gencar meminta semua pihak dan para pemangku kepentingan agar bisa bekerja sama untuk memaksimalkan jalannya program jaminan ketenagakerjaan tersebut.

Di tengah-tengah sosialiasi tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, Munandhir mempertanyakan kenapa regulasi yang dibutuhkan adalah peraturan bupati atau peraturan daerah, kedua peraturan itu ruang lingkupnya lebih sempit dan aparatur penegaknya hanya Satpol PP atau dibantu dengan aparat penegak hukum lainnya.

Padahal, kata politisi PPP tersebut, program BPJS ketenagakerjaan merupakan program dari pemerintah pusat, sedangkan perturan perundang-undangannya sudah ada. Semestinya BPJS Ketenagakerjaan bisa meminta kepada presiden untuk diberi keleluasaan bekerja sama dengan aparat lainnya dalam konsteks penegakan aturan soal ketenagakerjaan.

Menanggapi pertanyaan dari Anggota Fraksi Persatuan Pembangunan Sejahtera itu, Arief Budiman menjelaskan, berdasarkan undang-undang yang ada, terdapat tiga sanksi apabila pemberi kerja atau perusahaan melanggar regulasi soal ketenagakerjaan.

Pertama adalah teguran tertulis, kedua denda, sedangkan ketiga adalah tidak mendapatkan publik tertentu, hal ini bisa diartikan misalnya izinnya dicabut atau tidak mendapatkan pelayanan perizinan.

Pemerintah daerah, jelas Arief bisa menggunakan sanksi yang ketiga yaitu tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Sebab, masalah perizinan berada di wilayah pemerintah daerah. Makanya regulasi yang dibutuhkan untuk payung hukum pelakanaan jaminan ketenagakerjaan adalah peraturan bupati. Dan Kabupaten Pemalang sudah mengeluarkan peraturan bupati berkaitan masalah ini. (i)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *