Dipertanyakan Pengurusan Jamkesda Harus Minta Tanda Tangan dari Kecamatan

KAJEN – Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Azizu Rochman mempertanyakan sehubungan dengan pengurusan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) yang harus meminta tanda tangan dari pihak kecamatan. Padahal dalam peraturan daerah tidak ada hal yang mengharuskan warga meminta tanda tangan kepada pihak kecamatan ketika mengurus Jamkesda.
“Berdasarkan informasi yang kami terima terdapat instruksi dari Dinas Sosial harus meminta tanda tangan dari pihak kecamatan ketika masyarakat hendak mengurus Jamkesda. Padahal sesuai peraturan daerah yang ada, tidak ada hal yang mengharuskan warga meminta tanda tangan kepada kecamatan ketika mengurus Jamkesda,” ungkapnya.
Oleh karena itu, dalam kesempatan rapat paripurna di ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, Fraksi PKB mempertanyakan persoalan tersebut serta meminta kepada pemerintah daerah untuk menjelaskan atas masalah tersebut. “Kami dari Fraksi PKB juga meminta agar standar operasional prosedur (SOP) dalam pengurusan Jamkesda perlu dievaluasi agar dapat memberikan kemudahan masyarakat yang membutuhkan program Jamkesda,” tandas dia.
Pada kesempatan itu, pihaknya juga meminta kepada rumah sakit baik swasta maupun negeri menyediakan informasi di tempat pendaftaran tentang pasien BPJS kelas III bisa naik kelas ke kelas II apabila ruangan kelas III penuh.
Sebab, lanjut dia, seringnya warga peserta BPJS kelas III mengeluh tidak mendapatkan kamar dikarenakan kamar penuh. Mereka kesulitan mendapatkan kamar sesuai kepesertaan. padahal, hal ini sesuai dengan Permenkes Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Prgoram Jaminan Kesehatan Nasional pada Bab IV huruf E mengenai peningkatan kelas perawatan.
Pada aturan tersebut, kata dia, dijelaskan dalam hal ruang rawat inap yang menjadi hak peserta penih, peserta dapat dirawat di kelas perawatan satu tingkat lebih tinggi paling lama tiga hari. Selanjutnya dikembalikan ke ruang perawatan yang menjadi haknya. Bila masih belum ada ruangan sesuai haknya, maka peserta ditawarkan untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan lain yang setara atau selisih biaya tersebut. (i)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *