Dipertanyakan Progres Pengadaan Lahan Program Penanganan Rob

KAJEN – Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Pekalongan, Sofwan Sumadi mempertanyakan progres atau perkembangan pengadaan lahan untuk program penanggulangan banjir dan rob di Kota Santri sampai dengan semester 1 tahun anggran 2018.
Menurutnya, program penanggulangan banjir dan rob atau pembangunan tanggul ini sangat penting untuk penanganan banjir dan rob di wilayah pesisir utara Kabupaten Pekalongan. “Kami minta penjelasan sejauh mana pembebasan lahan untuk program penanggulangan banjir dan rob,” katanya.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Moch Nurkholis menambahkan, salah satu faktor derajat kesehatan adalah lingkungan, sehingga berbicara mengenai lingkungan bisa dilihat dari fisik, dimana apabila lingkungan tersebut memiliki sanitasi buruk maka dapat menjadi sumber berkembangnya penyakit.
“Menjaga lingkungan menjadi tanggungjawab semua pihak untuk itu perlu kesadaran semua pihak terutama kehadiran pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan di wilayah yang tergenang rob, seperti daerah Jeruksari, Kecamatan Tirto dan beberapa desa di Kecamatan Wonokerto dan Siwalan,” jelas dia.
Sebelumnya, sehubungan dengan penanganan rob di wilayah pesisir utara Kabupaten Pekalongan, Bupati Asip Kholbihi menyampaikan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dari tahun 2017-2018 sebesar Rp 611,7 miliar untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan sosial ekonomi.
Adapun rinciannya, pembangunan infrastruktur dari dana APBD tahun 2017 meliputi, rehabilitasi dan rekonstruksi paskabencana Rp 10,3 miliar, peningkatan jalan, drainase dan pembangunan atau pemeliharaan tanggul Rp 13,7 miliar, pembangunan RTLH sebanyak 349 rumah sebesar Rp 4,5 miliar, LPJU Rp 0,5 miliar, PLPBK Rp 1 miliar, air bersih Rp 0,54 miliar, dan peninggian talud SMPN 3 Tirto Rp 0,6 miliar.
Pada tahun 2018, lanjut Bupati, Rp 14,1 miliar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi paskabencana, peningkatan jalan, drainase dan pembangunan atau pemeliharaan tanggul Rp 17,3 miliar, pembangunan RLTH untuk 85 rumah sebesar Rp 1,275 miliar, LPJU Rp 0,7 miliar, PLPBK Rp 11 miliar, peninggian talud SMPN 1 Wonokerto Rp 1,2 miliar, dan peninggian talud SMPN 3 Tirto Rp 0,4 miliar.
“Untuk dana APBN, pada tahun 2017 untuk pembangunan tanggul melintang dan penataan sungai sebesar Rp 517 miliar, PLPBK Rp 1 miliar, dan tahun 2018 PLPBK sebesar Rp 11 miliar,” terang Bupati.
Sedangkan, untuk peningkatan sosial ekonomi dengan dana APBD tahun 2017 untuk peninggian lantai TPI Jambean sebesar Rp 0,6 miliar, bantuan bibit bandeng Rp 40 juta, pengembangan padi tahan air asin seluas 18 hektare sebesar Rp 111 juta, dan pembebasan pajak PBB sebesar Rp 129 juta untuk 5.617 obyek pajak.
Untuk tahun 2018, lanjut Asip, untuk peninggian TPI Wonokerto sebesar Rp 362 juta, pengembangan padi tahan air seluas 25 hektare sebesar Rp 120 juta, dan pembebasan pajak PBB sebesar Rp 313,7 juta untuk 10.756 obyek pajak.
Dari dana APBN, pada tahun 2017 berupa bantuan kapal 5 GT sebanyak tiga unit dan alat tangkap sebanyak 51 unit sebesar Rp 1,43 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2018 berupa bantuan kapal 5 GT sebanyak 10 unit sebesar Rp 2,5 miliar.
Kemudian berkaitan dengan progres pengadaan lahan untuk program penanganan banjir dan rob di wilayah pesisir utara Kabupaten Pekalongan, Bupati Asip Kholbihi menekankan, pada tahun 2018 pengadaan lahan untuk program tersebut akan rampung. (i)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *