Disorot Pengelolaan Tanah Bengkok bagi Kades Bermasalah 

KAJEN – Pengelolaan tanah bengkok kepala desa yang memiliki persoalan atau terjerat hukum menjadi sorotan wakil rakyat, terutama Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan, Murdiyanto.
Menurutnya, secara peraturan apabila seorang kades tersandung persoalan hukum yang ancaman hukumannya lebih dari lima (5) tahun maka sang kepala desa tersebut secara peraturan mestinya dicopot dari jabatannya sebagai kepala desa.
Namun, kata politisi dari PAN asal Kecamatan Sragi tersebut, yang terjadi di Kabupaten Pekalongan tidaklah demikian. “Masalah tanah bengkok milik kades itu muncul karena di desa yang kadesnya terjerat kasus hukum muncul dikarenakan diindikasikan pengelolaan tanah bengkok tidak transparan,” terangnya.
Persoalan tersebut, kata Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan, Murdiyanto sudah disampaikan kepada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan dalam sebuah rapat kerja. Namun hingga kini belum ada kejelasan penanganannya seperti apa. Harapannya persoalan tersebut segera teratasi agar tidak terjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat.
“Masalah ini sudah saya sampaikan dan saya tanyakan langsung dalam rapat kerja bersama bagian hukum. Dengan kejadian ini diharapkan tidak akan terjadi hal serupa di desa – desa yang ada di Kabupaten Pekalongan,” tandasnya. (i)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *