DPRD dan Eksekutif Setujui Raperda APBD 2019 Menjadi Perda APBD 2019

KAJEN – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2019 disetujui DPRD. Pendapatan Daerah ditetapkan Rp 2.298.856.136.800.

Penandatanganan persetujuan Raperda mengenai APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2019, dilaksanakan pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan di ruang sidang DPRD Kabupaten Pekalongan, baru-baru ini.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun didampingi ketiga Wakil kerjanya masing-masing Kundarto, Nunung Sigiantoro dan Achmat Khozin serta dihadiri Bupati Asip Kholbihi, Wakil Bupati Arini Harimurti serta Sekda Mukaromah.

Bupati Pekalongan Asip Kholbihi, menyampaikan ucapan terima kepada Pimpinan DPRD dan seluruh Anggota DPRD yang telah mencurahkan segala perhatiannya guna membahas Rancangan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2019, sehingga Raperda APBD 2019 ini dapat disetujui bersama tepat waktu guna memenuhi amanat konstitusi.

“Bahwa nilai-nilai kesejahteraan yang kita elaborasi dalam APBD menjadi komitmen kita bersama untuk memajukan masyarakat Kabupaten Pekalongan agar lebih baik, lebih sejahtera, lebih mulia. Kemudian Kabupaten Pekalongan juga lebih bersaing dengan Kabupaten lain di Jawa Tengah maupun di tingkat Nasional,” ujar Bupati.

Khusus untuk para Kepala OPD, sambil menunggu evaluasi dari Gubernur, Bupati mempersilahkan para Kepala OPD untuk menyiapkan dokumen-dokumen perencanaan dan lelang. Karena tahun 2019, kata Bupati, berdasarkan rekomendasi dari LKPP kita akan adakan lelang dini.

“Pengalaman tahun 2018 dan ke belakang, dimana pekerjaan-pekerjaan selalu menumpuk di semester II. Oleh karena itu mohon dipersiapkan dengan seksama, cermat, terutama di OPD yang beban pekerjaannya berat seperti DPU Taru, Dindikbud, Dinkes, Perkim LH dan lain-lain. Kita harus bekerja keras. Kemudian untuk Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda untuk segera melaunching program Lelang ini yang didukung dengan piranti yang sudah kita miliki yang ada di Dinkominfo. Segera diintegrasikan supaya berjalan dengan baik,” tegas Bupati.

Orang nomor satu di Kota Santri itu berpesan, bahwa APBD ini adalah uang rakyat yang dititipkan kepada pemerintah untuk digunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran masyarakat. Oleh karenanya, Bupati meminta jajarannya untuk dapat mengelola dengan amanah dan dengan baik.

Tercantum dalam Raperda APBD 2019 ini, Pendapatan Daerah ditetapkan Rp 2.298.856.136.800, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 391.254.586.349; Dana Perimbangan sebesar Rp 1.352.272.931.000; dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp 555.328.619.451.

Sementara Anggaran Belanja Daerahnya Rp 2.417.318.278.800. Sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp 118.462.142.000 dan defisit ini akan ditutup melalui pembiayaan netto.
Untuk pembiayaan daerah, meliputi penerimaaan pembiayaan Rp 128.462.142.000, yang berasal dari pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA). Pengeluaran pembiayaan Rp 10.000.000.000,- yang diperuntukkan penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah.

“Dengan demikian maka terdapat Pembiayaan Netto sebesar Rp 118.462.142.000,- yang digunakan untuk menutup defisit anggaran sehingga secara riil defisit sebesar Rp 0,- (Nol rupiah),” tandas Bupati.(i)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *