E-Goverment Bukan Sekedar Pengembangan Aplikasi

KAJEN – Pengembangan e-goverment merupakan sebuah proses panjang yang harus dikelola secara berkesinambungan bukan hanya pengembangan infrastruktur dan aplikasi. Demikian disampaikan Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan Sejahtera (FPPS) DPRD Kabupaten Pekalongan, Muhtarom, di ruang sidang paripurna, Jumat (9/11).

Menurut dia, ketika menyampaikan kata akhir fraksinya dalam acara rapat paripurna dengan agenda persetujuan bersama raperda tentang rencana induk tata kelola pengembangan e-goverment Pemkab Pekalongan, di ruang sidang paripurna, pengembangan e-goverment juga menyangkut dengan faktor lainnya, seperti pengembangan SDM, data, kebijakan dan lain sebagaiya.

“Keberhasilan E-governmet juga tidak cukup hanya dengan hadirnya sebuah perda saja. Namun perlu adanya komponen pendukung terutama sumber daya manusia sebagai pengguna, dimana hal itu harus diikuti dengan keterampilan, pengetahuan dan manajemen pengetahuan untuk endukung terlaksananya e-goverment, ” tandasnya.

FPPS DPRD Kabupaten Pekalongan mengharapka dengan hadirnya peraturan daerah ini mampu menjadi payung huku dan sebagai upaya pembenahan sistem dalam penerapan e-goverment di Kabupaten Pekalongan menuju terwujudnya good and clean gobernance.

Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Azizu Rochman menyampaika, kehadiran teknologi komunikasi informasi dengan kecanggihan dan kemudahan yang dibawanya diharapkan mampu mengantar masyarakat ke standar hidup yang lebih baik.

Setiap inovasi, kata dia, diciptakan untuk memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan serta cara baru dalam melakukan aktivitas. “Dengan hadirnya Perda e-goverment ini merupakan upaya untuk menjawab perkembangan dunia dalam era globalisasi,” terangnya.

Berbagai perkembangan teknologi telematika yang makin pesat juga membuat pemerintah harus terus menyiapkan regulasi dan kebijakan antisipatif dalam penyelenggaraan e-goverment diberbagai sektor.

“Dengan adanya penerapan e-goverment pemerintah harus mampu memberikan pelayanan dan informasi lebih mudah kepada masyarakat lebih cepat sekaligus mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, ” harap dia.

Sementara itu, Bupat Pekalongan Asip Kholbihi menyampaikan, persetujuan bersama atas Perda ini merupakan komitmen terhadap perwujudan amanat ketentuan Perpres Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dengan delapan area perubahan, yaitu penataan dan pengelolaan, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana dan sumber daya manusia aparatur. Selanjutnya peraturan perundang-undangan, pelayanan publik serta pola pikir dan budaya kerja.(H65)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *