Forum Buruh Pekalongan Usul UMK 2019 Rp 2,1 Juta

KAJEN – Forum Buruh Pekalongan mengusulkan besaran upah minimum kabupaten (UMK) di Kota Santri pada 2019 sebesar Rp 2.187.260. Usulan itu disampaikan Ketua DPC SPN Kabupaten Pekalongan, Ali Sholeh, sesaat usai beraudiensi dengan Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan, baru baru ini.

Adapun organisasi pekerja yang tergabung dalam Forum Buruh Pekalongan yaitu Serikat Pekerja Nasional (SPN), Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) dan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SPSI).

“Memang saat ini UMK 2019 belum dibahas oleh Dewan Pengupahan. Meski begitu diinternal kami di Forum Buruh Pekalongan pembahasan mengenai UMK sudah dilakukan. Dan kami sepakat untuk mengusulkan besaran UMK 2019 sebesar Rp 2.187.260, adapun besaran UMK 2018 sebesar Rp 1.721.637,” jelas Ketua DPC SPN Kabupaten Pekalongan, Ali Sholeh.

Berbagai pertimbangan yang menjadi dasar pengusulan besaran UMK tersebut lantaran di Kabupaten Pekalongan UMK masih tergolong rendah. Kemudian ditambah inflasi yang ada di tahun ini dan penyesuaian kebutuhan hidup layak.

Sebagaimana berita berita sebelumnya, Forum Buruh Pekalongan yang terdiri atas Serikat Pekerja Nasional (SPN), Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) dan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SPSI) menyatakan menolak upah yang acuannya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan.

“Kami menolak upah 2019 dengan acuan PP 78, sebab dalam pelaksanaannya apa yang menguntungkan pengusaha dilaksanakan tapi yang menguntungkan pekerja tidak dilaksanakan. Salah satunya adalah struktur skala upah. Setelah UMK ada struktur skala upah, tapi itu tidak dilaksanakan,” kata dia.

Selanjutnya saat ini dalam sistem pengupahan pekerja tidak ada yang namanya upah sektoral. Padahal, lanjut dia, pada 2003 upah sektoral pernah diterapkan. Dan angkanya cukup untuk mendongkrak besaran upah minimum, besarannya mencapai Rp 100.000-an.

Kabid Hubungan Industrial pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan, Tri Haryanto pada audiensi itu menyampaikan, angka kebutuhan hidup layak (KHL) setiap tahunnya selalu terkoreksi, sebab perumusan yaitu UMK ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. UMK diharapkan melebihi KHL. “Inflasi biasanya lebih kecil dari pertumbuhan ekonomi. Rumusan itu sudah memperhatikan kesejahteraan buruh,” katanya.

Kemudian mengenai pelaksanaan struktur skala upah, pihaknya juga selalu melakukan pemantauan untuk perusahaan skala menengah dan besar. Ada 29 perusahaan yang sudah dipantau, adapun yang terdaftar di dinasnya mencapai 533 perusahaan. Perusahaan skala menengah dan besar sudah membuat struktur skala upah.

“Kami juga sudah menegur dengan surat agar perusahaan membuat struktur skala upah. Kawan kawan buruh diminta ikut membantu mendorong perusahaan membuat struktur skala upah,” ucapnya.

Dihadapan para buruh, Tri Haryanto juga menyampaikan, pekerja yang masa bekerjanya diatas satu tahun, semestinya upahnya lebih besar dari UMK. “Berkaitan skala upah pembinaan kepada perusahaan perusahaan sudah sering kami laksanakan. Di Jawa tengah belum ada sanksi terkait dengan perusahaan yang belum membuat struktur skala upah, berdasarkan pp 78. Soal THR perusahaan juga sudah banyak yang membayar THR, adapun besarannya satu bulan upah di atas masa kerja satu tahun.

Selanjutnya apakah kepala daerah bisa mengeluarkan kebijakan tidak berdasarkan aturan. “Pertanyaan ini bukan ranah saya yang berwenang menjawabnya, tapi akan kami catat sebagai bentuk aspirasi para buruh,” tandas dia. ((i)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *