Fraksi PKB Nilai Tenaga Medis dan Non Medis di Rumah Sakit Masih Minim

KAJEN – Permasalahan kesehatan, terutama soal minimnya tenaga medis dan non medis rumah sakit, kurangnya fasilitas kesehatan pasien serta ketidakjelasan pembiayaan kesehatan menjadi sorotan dari Fraksi PKB DPRD Kabupaten.
Dalam sebuah rapat paripurna Fraksi PKB DPRD Kabupaten Pekalongan, baru baru ini, mempertanyakan mengenai upaya pemerintah daerah dalam mengatasi hambatan tentang pelayanan kesehatan terutama untuk warga kurang tidak mampu serta secara sumber daya belum terberdayakan.
“Pada dasarnya retribusi pelayanan kesehatan terhadap pasien miskin yang terjadi Kabupaten Pekalongan tidak dikenakan biaya dan retribusi. Itu telah ditanggung oleh pemerintah daerah. Dalam implementasinya permasalahan retribusi pelayanan kesehatan terhadap pasien masih terdapat beberapa hambatan seperti proses administrasi, minimnya tenaga medis dan non medis. Untuk itu kami mempertanyakan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut apa?,” papar Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Azizu Rochman.
Menurutnya, pada tahun anggaran 2019 ini penerimaan retribusi daerah ditargetkan mengalami kenaikkan sebesar 1,89 dari target tahun sebelumnya setelah perubahan. Salah satu sumber retribusi berasal dari pelayanan kesehatan. Namun, lanjut dia, masih terdapat beberapa permasalahan terhadap sistem pelayanan kesehatan masyarakat terhadap pasien kurang mampu.
Ia juga menyebutkan pendapatan daerah di Kabupaten Pekalongan selama lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan sekitar 10-20%. Hal ini, kata Abdul Azizu Rochman menunjukan adanya finalisasi perkembangan ekonomi daerah yang memengaruhi besaran pendapatan daerah. Meski begitu postur perekonomian yang masih agraris dan rendahnya sektor sekunder dan tersier, PAD Kabupaten Pekalongan masih didominasi oleh dana perimbangan daerah.
Atas permasalahan tersebut, Bupati Pekalongan Asip Kholbihi menyampaikan, upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap pasien miskin yaitu, menyerdehanakan proses administrasi, mengoptimalkan tenaga medis dan non medis yang ada. Kemudian meningkatkan fasilitas kesehatan agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya mengintegrasikan kartu Kajen Sehat sebagai peserta BPJS. (ii)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *