Hindun Kembali Dipercaya Menjadi Ketua DPRD 2019-2024

KAJEN – Empat pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan masa jabatan 2019-2024 diambil sumpah, Kamis (26/9/2019). Keempat Pimpinan Dewan ini masing-masing Ketua DPRD Dra Hj Hindun MH dari PKB, dan tiga Wakil Ketua, yakni H Riswadi SH dari PDI Perjuangan, Mas’udah dari PPP, dan Nunung Sugiantoro ST dari Partai Gerindra.
Hindun merupakan Ketua DPRD periode 2014-2019. Sedangkan Nunung Sugiantoro juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD pada periode itu.
Pelantikan pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan masa jabatan 2019-2024 ini dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Dalam Rangka Pengambilan Sumpah Pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan Masa Jabatan 2019-2024 di Gedung Dewan Kabupaten Pekalongan, Kamis (26/9).
Pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo Nomor 170/87 Tahun 2019, tertanggal 19 September 2019.
Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun meminta doa restu agar pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan periode 2019-2024 bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan lancar. Selain itu, DPRD bisa bersinergi dengan pemda dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Berharap Pimpinan Dewan Bisa Lebih Dinamis

BUPATI Pekalongan Asip Kholbihi berharap, pimpinan DPRD yang baru bisa lebih dinamis untuk membawa gerbang perubahan di DPRD Kabupaten Pekalongan sesuai dengan harapan masyarakat.
“DPRD adalah rumah rakyat yang menjadi jembatan kepentingan untuk program-program pembangunan,” ujarnya.
Bupati mengatakan, paska dilantiknya pimpinan DPRD ada agenda jangka pendek yang harus segera dibahas, yakni menyelesaikan RAPBD 2020. Pasalnya, APBD menjadi stimulus dari pertumbuhan ekonomi.
“Seperti kita ketahui bersama sekarang proporsi APBD perimbangannya untuk belanja modal sudah lumayan besar. Jika dulu pada tahun 2015 nilainya sekitar Rp 200 miliar, pada tahun 2018 kemarin nilainya sudah Rp 560 miliar. Ini kan belanja yang dialokasikan untuk kepentingan-kepentingan publik, sekaligus itu sebagai penggerak dari pertumbuhan ekonomi walaupun secara makro APBD memberikan stimulus besarannya sekitar 20 hingga 30 persen,” ujar Asip.
Dengan ditempatkannya ketua dan wakil ketua DPRD, ujar Bupati, akan mempercepat lagi penyelesaian dokumen APBD Kabupaten Pekalongan tahun 2020. Selain itu, lanjut Bupati, pada tahun 2020 juga akan ada Pilkada, maka anggaran Pilkada sudah diamankan.
“Anggaran Pilkada sudah aman. Sudah ada pembicaraan yang serius antara eksekutif dan legislatif, dari KPU sudah dipenuhi semua, dan ini berjalan dengan baik,” ujar dia.
Ditandaskan, target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020, indeks pembangunan manusia, dan penurunan angka kemiskinan indikatornya harus naik semua. “Untuk angka kemiskinan kita meyakini Insya Allah bisa single digit, target pertumbuhan ekonomi di angka 6, dan IPM bisa di angka 70,” tandasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *