Kegiatan Dewan

Aktivis Perempuan Diminta Melek Anggaran dan Perencanaan

 

 

 

KAJEN - Aktivis perempuan di tingkat desa, baik dari PKK, Muslimat, Fatayat maupun organisasi perempuan lainnya di desa harus melek anggaran dan perencanaan di pemerintah desa.
 
Hal itu disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pekalongan, Munafah Asip Kholbihi, di sela-sela sosialisasi peraturan perlindungan anak, di Karanganyar, baru-baru ini.
 
"Di era pemerintahan presiden Pak Joko widodo, salah satu butir dari nawacita adalah membangun dari pinggiran. Karenanya saat ini desa diberi kewenangan lebih dengan mengelola anggaran cukup besar," katanya.
 
Pembangunan, kata dia, bukan bersifat fisik semata. Tapi non fisik juga merupakan bagian pelaksanaan program pembangunan, salah satunya adalah pemberdayaan. Untuk itu, para aktivis perempuan di Kota Santri harus melek anggaran, supaya bisa memanfaatkan potensi perempuan dari program pemberdayaa.
 
Hal senada juga disampaikan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPM P3A PPKB) Kabupaten Pekalongan, Masruroh. 
 
Menurutnya, saat ini pemerintah desa mendapatkan dana desa sekitar Rp 800-an juta. Ke depan pemerintah pusat bakal menggelontorkan dana desa sebesar Rp 1,5 - Rp 1,8 miliar per desa. Ini anggaran yang cukup besar.
 
"Untuk itu perempuan juga harus aktif mengawasi dana desa, terutama untuk kepentingan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak," katanya. (ii)

 

 

 

 

HUBUNGI KAMI

Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan
Alamat Jl. Alun-alun Utara No.2
Kajen
Jawa Tengah
Kode Pos 51161
Indonesia
Telp : 0285-381928

: