Kegiatan Dewan

Lima Raperda Diserahkan ke DPRD untuk Dibahas

 


KAJEN - Bupati Asip Kholbihi menyerahkan lima rancangan peraturan daerah kepada DPRD Kabupaten Pekalongan agar raperda tersebut bisa segera dibahas untuk kemudian ditetapkan sebagai peraturan daerah.

Penyerahan lima raperda tersebut dilaksanakan pada acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan dalam rangka Penyampaian hasil tindak lanjut evaluasi gubernur Jawa Tengah terhadap raperda tentang perub

ahan APBD 2017 dan penyampaian raperda-raperda, di ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten pekalongan, Rabu (27/9).

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Hindun. Hadir pada acara itu, Wakil Bupati Arini Harimurti, Kapolres Pekalongan, Sekda Moekaromah dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Bupati Pekalongan Asip Kholbihi, di hadapan para wakil rakyat menyampaikan beberapa alasan dan dasar pengajuan lima raperda kepada DPRD. Pertama Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima.

Adapun dasar pengajuan ini adalah lampiran undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah hufu q urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, sub urusan pemberdayaan UMKM juncto peraturan Presiden nomor 125 tahun 2012 tentang koordinasi penataan dan pemberdayaan kaki lima dan peraturan menteri dalam negeri nomor 41 tahun 2021 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

"Pada ketetuan pasal 8 peraturan menteri dalam negeri nomor 41 tahun 2012 telah mengatur secara umum terkait kewenangan pemerintah dalam melakukan penataan pedagang kaki lima dengan cara pendataan, pendaftaran, penetapan lokasi, pemindahan dan penghapusan lokasi serta peremajaan lokasi pedagang kaki lima. Untuk itu guna sebagai payung hukum dan pedoman penataan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Pekalongan, maka kami ajukan raperda tentang penataan dan pemberdayaan kaki lima," paparnya.

Kemudian, raperda tentang badan permusyawaratan desa. Menurut bupati, sesuai ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, badan permusyawaratan desa mempunyai kedudukan strategis sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintah desa. Untuk itu guna mempertegas peren kelembagaan dan mewujudkan badan permusyawaratan desa serta mendorong partisipasi masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik di desa, maka perda tersebut diajukan ke DPRD.

Selanjutnya raperda tentang perubahan atas perda nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Berdasarkan ketetapan putusan mahkamah konstitusi nomor 128/PUU-XIII/2015, masih kata bupati, sebagai akibat hukum atas putusan mahkamah konstitusi tersebut, maka perda nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, berdasarkan asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat 1 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan, harus diubah dan disesuaikan.

Raperda berikutnya adalah raperda tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Adapun dasar pengajuannya, kata Asip Kholbihi adalah sebagaimana ketentuan pasal 65 ayat 1 huruf d dan ayat 2 peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan persyaratan pengangkangkatan perangkat desa diatur dan ditetapkan dalam peraturan daerah dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai budaya masyarakat.

Untuk itu, lanjut dia, sebagai pedoman pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, maka raperda ini diajukan dengan tunduk dan berpedoman pada ketetapan putusan mahkamah konstitusi nomor 128/PUU-XIII/2015 tanggal 2 Agustus 2016.

"Kami juga menyampaikan kembali raperda tentang rencana induk pengembangan pariwisata daerah Kabupaten Pekalongan 2016-2031, dimana raperda tersebut berjudul raperda rencana induk pengembangan pariwisata 2014-2029," katanya. (i

HUBUNGI KAMI

Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan
Alamat Jl. Alun-alun Utara No.2
Kajen
Jawa Tengah
Kode Pos 51161
Indonesia
Telp : 0285-381928

: