Kegiatan Dewan

Komisi D DPRD Minta Pemkab Lakukan Pembinaan secara Berkelanjutan Kepada Pengusaha dan Serikat Pekerja

KAJEN - DPRD Kabupaten Pekalongan meminta kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja untuk melakukan pembinaan terhadap perusahaan yang ada di Kota Santri supaya memenuhi peraturan yang berlaku.
 
Seperti pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau sering disebut karyawan kontrak adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. 
 
"Ada tidak mekanisme dari pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap perusahaan agar karyawan kontrak statusnya tidak terus menjadi karyawan kontrak.Masalah ini kerap dikeluhkan oleh masyarakat," kata Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan, Edi Abdul Jabar, dalam kegiatan kunjungan kerja dalam daerah ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Selasa (3/10).
 
Menurutnya, soal outsourcing (tenaga kontrak) memang membawa keuntungan bagi perusahaan, namun mestinya dari sisi pemerintah harus ada pembinaan agar pekerja di suatu perusahaan tenaga kontraknya tidak mendominasi. "Pekerja kan senang kalau diangkat menjadi karyawan tetap," katanya.
 
Kasi Kelembagaan dan Penanganan Perselisihan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Tri Haryanto mengatakan, fenomena PKWt memang banyak sekali terjadi di mana-mana. PKWT, kata dia, harus melihat pekerjaannya itu bersifat sementara atau terus menerus.
 
"Sejak tahun 2017 fungsi kita pemerintah tingkat kabupaten adalah membina saja. Adapun mengenai penindakan dilakukan oleh Provinsi. Kewenangan kabupaten oleh mediaotor hanya pembinaan saja. Pembinaan dilakukan baik kunjungan langsung ke perusahaan, maupun melalui surat. Pembinaan ini tepatnya mengingatkan yang bisa dikontrak pekejerjaannya sementara. Kita selalu meminta kesejahteraan mereka diberlakukan sama, apabila melakukan pekerjaan rutin atau terus menerus mestinya statusnya otomatis jadi karyawan tetap, nanti kalau PKH diberi pesangon.
 
Apabila dilakukan pembinaan berkali-kali tidak dilaksanakan, maka kami memiliki hak untuk berkoordinasi dan melaporkan ke Satker Pengawasan Propinsi. Untuk wilayah Eks Karesidenan Pekalongan kantornya berada di jalan depan monumen perjuangan Kota Pekalongan. Soal PKWT ketentuannya ada pada pasal 59 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," paparnya.
 
Selain itu, para wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan itu meminta kepada OPD terkait untuk segera mengusulkan besaran UMK 2018. Sebab, kata Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan, M Kholis Jazuli, batas waktu hanya pada November, sedangkan saat ini sudah memasuki bulan Oktober. 
 
Kepala Dinas Penanaman Modal Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Edi Herijanto mengatakan, untuk UMK 2018 memang belum diusulkan. Sebab, hal itu dibutuhkan proses terlebih dulu, seperti rapat Dewan Pengupahan, survei KHL dan menghitung dengan rumusan yang telah ditetapkan.
 
Setelah hal itu terlampui, selanjutnya hasil dari sidang Dewan Pengupahan usulan itu  direkomendasikan kepada Bupati Pekalongan. "Saat ini kami masih menunggu masih menunggu dari propinsi, soal data-data soal inflasi sampai september. Inflasi akan keluar dari september 2016-2017. Karena inflasi belum dirilis, maka belum bisa mengadakan rapat dewan pengupahan. Mengenai UMK sesuai UU waktunya 40 hari sebelum pelaksanaan, Januari dilaksanakan, ditetapkan 20 november. Dewan pengupahan akan melaksanakan sidang dalam rangka memberikan pertimbangan kepada buipati," paparnya.
 
Tak hanya soal UMK, Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan juga menyoroti soal adanya seragam yang berebeda di dalam satu perusahaan. Menurut informasi seragam berbeda itu untuk membedakan antara pekerja yang ikut serikat tertentu. Padahal, kata Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan, M kholiz Jazuli, mestinya seragam berbeda itu kalau satu perusahaan dengan perusahaan lain, tapi ini satu perusahaan seragamnya berbeda.
 
"Yang menjadi kekhawatiran adalah pekerja yang ikut serikat pekerja A atau B diberlakukan secara berbeda oleh perusahaan. Mestinya apabila para pekerja mengikuti serikat organisasi berbeda, ya biarkan berbaur. Seragam pabrik tetap sama," kata dia.
 
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan Munandir mempertanyakan, sejauhmana pemerintah dalam melakukan pembinaan terhadap serikat pekerja. Di lapangan ada gap, kalau dibiarkan makin repot. Tidak hanya pemerintah, perusahaan juga akan kerepotan.
 
"Saya sendiri secara pribadi untuk stabilitas terjaga, hanya satu organisasi saja. Tapi kan secara  undang-undang tidak bisa seperti itu, undang-undang memberikan pekerja hak untuk serikat kerja," katanya.
 
Tri Haryanto mengatakan, di salah satu perusahaan tekstil Pekalongan memang ada dua dua serikat pertama ada SPN dan Serikat Pekerja Tekstil Pekalongan.Menurutnya, memang tidak ada ketentuan seragam itu harus sama. Tapi dari pemerintah menekankan soal kesejahteraannya dan hak-hak pekerja harus diberlakukan sama. Soal pembinaan, ya kami kerap melakukan pembinaan baik kepada serikat pekerja maupun perusahaan," kata dia.‎ (iii)

 

 

 

HUBUNGI KAMI

Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan
Alamat Jl. Alun-alun Utara No.2
Kajen
Jawa Tengah
Kode Pos 51161
Indonesia
Telp : 0285-381928

: