Kegiatan Dewan

Raperda Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dinilai Penting

 

KAJEN - Keberadaan Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dinilai Bupati Asip Kholbihi memiliki peran penting, sebab hal demikian sebagai acuan hukum pemerintah daerah untuk melaksanakan program pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Pekalongan.

Demikian jawaban Bupati Pekalongan Asip Kholbihi atas pandangan umum fraksi-fraksi soal Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. "Terkait kebijakan umum penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima sesuai ketentuan lampiran UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, sub urusan pemberdayaan UMKM yang menjadi kewenangan pemerintah daerah meliputi pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan," paparnya.

 

Kemudian, lanjut dia, pada ketentuan pasal 3 peraturan menteri dalam negeri no 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, bupati berkewajiban melaksanakan pendataan, perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal, faslitasi akses permodalan, penguatan kelembagaan, pembinaan dan bimbingan teknis dan Fasilitasi kerjasama antardaerah serta mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

Adapun model penetapan lokasi, kata bupati dilakukan dengan dua model pendekatan yaitu lokasi permanen dan non permanen. Tentu tetap dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan mengenai tata ruang, sehingga tidak menimbulkan konflik hukum dan tidak menggangu ketertiban umum.

Dalam hal pemberdayaan, lanjut Asip, pedoman yang digunakan adalah ketentuan pasal 40 dan 42 peraturan menteri dalam negeri nomor 41 tahun 2012, di antaranya pengembangan jaringan, promosi, pembinaan dan bimbingan teknis yang merupakan tangungg jawab pemerintah daerah dan dunia usaha melalui program CSR sesuai peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, kata dia, keberadaan raperda ini penting, sebab akan menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima. (i)

 

 

 

HUBUNGI KAMI

Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan
Alamat Jl. Alun-alun Utara No.2
Kajen
Jawa Tengah
Kode Pos 51161
Indonesia
Telp : 0285-381928

: