Kegiatan Dewan

Penerima Bantuan Non Pendidikan Harus Ada Badan Hukum

 

 

 

KAJEN - Penerima bantuan non pendidikan dari dana pemerintah harus berbadan hukum. Sebab banyak pengajuan dari masyarakat lantaran belum berbadan hukum tidak bisa direalisasikan.

"Pengajuan bantuan non pendidikan terbentur tidak adanya badan hukum, sebab sesuai aturan penerima bantuan sekarang ini harus memiliki badan hukum," kata Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, dari daerah pemilihan IV, Abdul Haris dalam kegiatan reses di TK Aisiyah Bustanul Athfal, Desa Tanjungsari, Kajen, baru-baru ini.

 

"Apapun aspirasi masyarakat tetap kami serap, namun apabila non pendidikan memang selama ini terbentur badan hukum," sambung politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Abdul Haris yang tergabung dalam Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan itu menyatakan, menyatakan, dalam pengajuan bantuan yang sebelumnya harus melalui PDM Kabupaten Pekalongan juga menggunakan skala prioritas, di antaranya seperti pembangunan tempat pendidikan.

Meski demikian, lanjut dia, pihaknya sudah memberikan sosialisasi terkait kewajiban berbadan hukum untuk para pengaju bantuan non pendidikan. Adapun aspirasi yang sudah direalisasikan olehnya yaitu pembangunan Madinusto Pencongan, kemudian SMK Muhammadiyah Pencongan, TK ABA Desa Tunjungsari dan Pekuncen sedangkan lainnya dalam bentuk infrastruktur.

"Untuk itu dalam reses ini murni menyerap aspirasi, dan selaku kader kami tak bisa terlepas dari muhammadiyah," lanjutnya.

Sementara dalam dialog tersebut, Komite TK ABA Desa Tunjungsari, Kecamatan Siwalan, Dian meminta untuk pengajuan pagarisasi TK untuk bisa segera direalisasi.
"Untuk pengajuan pagarisasi TK Tanjungsari, kami berusaha supaya pada anggaran perubahan 2017 bisa direalisasikan," kata Abdul Haris. (II

 

 

 

HUBUNGI KAMI

Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan
Alamat Jl. Alun-alun Utara No.2
Kajen
Jawa Tengah
Kode Pos 51161
Indonesia
Telp : 0285-381928

: