Menghindari Keterlambatan Pembangunan, Komisi C Tekankan Pentingnya Perencanaan

  • Print

 

KAJEN - Sebagai bentuk implementasi salah satu tugas pokok dan fungsi Komisi C DPRD Kab. Pekalongan, yakni melakukan pengawasan pembangunan fisik yang ada di Kota Santri, salah satunya adalah dengan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam kunjungan tersebut, juga menghadirkan sejumlah dinas yang melaksanakan program pembangunan fisik, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Disperindagkop UMKM Kabupaten Pekalongan, Kamis (2/11).



Kunjungan kerja dalam daerah Komisi C DPRD Kabupaten Pekalongan itu dipimpin oleh Sekretaris Komisi C DPRD, Abdul Munir serta diikuti sejumlah anggota dan diterima langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sumarwati.

Kunjungan kerja tersebut dilaksanakan mengingat masih ada sejumlah pelaksanaan pembangunan fisik di Kota Santri yang progres perkembangannya belum sesuai target yang telah ditetapkan, untuk itu Komisi C DPRD Kabupaten Pekalongan menekankan pentingnya sebuah perencanaan yang sempurna dan terintergrasi.Salah satu contoh progres pelaksanaan pembangunan yang belum sesuai dari target yang telah ditetapkan adalah pembangunan Jembatan Karangjati. "Pelaksanaan progres pembangunan di Karangjati mengalami keterlambatan 11 persen," ungkapnya.

Kemudian, pihaknya juga mengingatkan kepada pemerintah daerah dalam pembangunan pasar Kedungwuni perencanaannya harus matang. Mulai dari spesifikasi, desain dan pelaksanaan di lapangan harus baik. Pelaksanaan pembangunan harus tepat mutu dan tepat sasaran. Menurutnya, dahulu di pasar bagian dalam ada saluran irigasi yang saat ini sudah tidak berfungsi. Saya minta kedepan diubah menjadi drainase, sehingga pembuangan airnya lancar. Dia juga minta agar pelaksanaan pembangunan jangan sampai menimbulkan masalah terutama pembangunan pasar karena sangat penting untuk kelancaran kegiatan ekonomi," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, ia juga meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan untuk melakukan pendataan gedung sekolah yang rusak di Kota Santri termasuk kondisi fisik sekolah satu atap yang berada di dataran tinggi, hal ini mengingat adanya informasi adanya beberapa ruangan atau bangunan yang tidak terpakai. Pembangunan unit sekolah diharapkan dilengkapi fasilitas toilet. Hal itu penting dalam rangka menunjang persyaratan untuk memperoleh akreditasi sekolah.

"Kami siap untuk memberikan data gedung sekolah yang rusak, dan data itu ada pada sistem dapodik," terang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Sumarwati.

Selanjutnya dari OPD yang hadir menyampaikan laporan progres kegiatan fisik, diawali dari
Kepala Bidang Sarpras Dinas Pendidikan dan Pendidikan, Marsono menyebutkan, ada 148 program pembangunan rata-rata progresnya sudah mencapai 100 persen tinggal pembayaran. Beberapa program yang masuk dalam anggaran perubahan 2017, masih dalam proses laporan.

Perwakilan dari Disperindagkop Kabupaten Pekalongan, Septi mengatakan, progres pembangunan Pasar Doro sudah 93 persen. Berdasarkan kontrak nanti 16 November. Adapun sumber dananya dari dana alokasi khusus sebesar Rp 1,7 miliar.

Perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Agung Cahyono berkaitan dengan pendataan poros desa yang akan dinaikkan menjadi jalan kabupaten Pekalongan. DPU, kata dia, sudah melakukan koordinasi dengan Camat dan Kades untuk melakukan pendataan. Menurut dia, ada beberapa kendala terkait pengalihan status jalan tersebut.Misalnya seperti di Desa Notogiwang, Paninggaran di sana hanya ada akses satu jalan yang menjadi jalan poros desa, pihak desa merasa keberatan soal pengalihan status.

Berkaitan dengan perkembangan progres pembangunan Jembatan Karangjati Kec.Wiradesa sudah mencapai 40-an persen. Adapun untuk jembatan Kaligenteng Kec. Kandangserang mencapai 25 persen. Berdasarkan agenda yang telah dirancang, pemasangan plat lantai jembatan Karangjati pada 1 Desember. Pengecoran pada 3 Desember. Setelah dicor akan dilakukan pengaspalan, untuk asesoris menggunakan alat pabrikasi, sehingga pemasangannya lebih cepat.

"Untuk jalan raya podo-kertijayan, memang oprit masih tinggi karena menggunakan sirtu. Pengaspalan kurang lebih 4 centimeter. Untuk saluran air hujan, DPU akan menggunakan anggaran rutin untuk normalisasi. Pembangunan drainase tahun depan semoga bisa terwujud. Batas waktu selesai pembangunan pada 14 Desember 2017," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pekalongan, Ahsin Purwoko menambahkan, ia meminta petugas DPU mengecek ulang progres pembangunan jembatan kaligenting. Berdasarkan pengamatannya, progresnya belum sampai mencapai 25 persen. "Saya minta petugas DPU mengecek lebih detil lagi, agar semua berjalan sesuai aturan," tandas dia.

Pada akhir pertemuan, Munir selaku Sekretaris Komisi C menekankan pada Dindikbud maupun semua OPD yang hadir bahwa mengingat saat ini sudah memasuki akhir tahun maka pelaksanaan pembangunan agar dimaksimalkan sehingga bisa mencapai target sesuai dengan perencanaan baik fisik maupun keuangan.(ii)