Kegiatan Dewan

Sesuaikan Landasan Aturan, Raperda Produk Hukum Disusun

 

KAJEN - Sebagai langkah untuk menyesuaikan landasan aturan diatasnya, salah satunya adalah UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka diperlukan aturan sebagai dasar landasan regulasi produk hukum daerah.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Ahmad Khozin menyatakan, Raperda tentang Produk Hukum Daerah ini merupakan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD. Di mana sebelumnya, raperda ini telah ditetapkan pembahasan Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD Kabupaten Pekalongan.

 

"Penyusunan Raperda ini merupakan salah satu implementasi dari tiga tugas pokok dan fungsi DPRD, yaitu membuat perda. Dua tugas pokok dan fungsi ini yakni pengawasan dan penganggaran," kata dia, di sela-sela membuka acara Publik Hearing Raperda Inisiatif DPRD tentang Produk Hukum Daerah, di ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, Senin (6/11).

Adapun maksud dan tujuan diselenggarakan Public hearing ini, kata Ahmad Khozin adalah untuk mendapatkan masukan dari pihkak-pihak terkait yang memenuhi serta sebagai bentuk implementasi adanya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan raperda.

Selain itu, tujuan lainnya adalah terdapat kepastian hukum. Untuk itu, pihaknya memita para tamu undangan baik dari perwakilan OPD maupun tokoh masyarakat menyampaikan masukan pemikiran positif yang konstruktif untuk kesempurnaan raperda yang telah disusun.

Pada kesempatan itu, Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, Murdiyanto melontarkan pertanyaan mengenai apakah yang disebuh diskresi? Kemudian, siapa yang berhak menegakkan perda.

Perwakilan dari Unsoed mengatakan, diskresi itu kebijakan. Kebijakan ada dua macam pertama sesuai dengan aturan dan di luar hukum. Kemudian mengenai siapa yang menegakkan perda adalah Satpol PP yang masuk PPNS. (i)

 

 

 

HUBUNGI KAMI

Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan
Alamat Jl. Alun-alun Utara No.2
Kajen
Jawa Tengah
Kode Pos 51161
Indonesia
Telp : 0285-381928

: