Kegiatan Dewan

Komisi B DPRD Pantau Pelaksanaan Program PTSL

 

KAJEN - Memastikan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkah (PTSL) 2017 di wilayah Kota Santri, Komisi B DPRD Kabupaten Pekalongan melakukan kunjungan kerja BPN Kabupaten Pekalongan.

Seperti diketahui bahwa Program PTSL ini adalah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan peluang emas bagi masyarakat untuk mengesahkan kepemilikan hak atas tanah melalui penerbitan sertifikat bersubsidi dari pemerintah.

 

Anggota Komisi B, Sabdo mempertanyakan persentase capaian program PTSL 2017 di Kabupaten Pekalongan, dengan jumlah kuota tahun ini mencapai 21.500 bidang sertifikat dan jumlah anggaran yang dikeluarkan oleh pemohon. Dia berharap dengan adanya penjelasan tersebut, sebagai anggota Dewan dapat turut serta mensosialisasikan program pemerintah pusat ke masyarakat, karena program ini berbeda dengan program sebelumnya yang sudah familiar di masyarakat, yakni PRONA. Sabdo tidak menginginkan program baru ini bakal menjadi batu sandungan bagi kepala desa, yang berkaitan dengan hukum, seperti pada program sebelumnya.

"Kalau benar-benar digratiskan, jangan sampai di kemudian hari ada kepala desa yang tersandung hukum seperti kasus-kasus Prona," kata Sabdo.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala BPN Idrus Alaydrus mengatakan, memang ada anggaran yang tidak ditanggung negara. Misalnya apabila ditemukan warga yang memiliki tanah, namun tidak mempunyai bukti, maka yang bersangkutan harus membuktikannya dengan penguasaan fisik.

“Sehingga keperluan untuk pembelian patok, keperluan fotokopi, materai dan lain-lain ditanggung pemohon, dan untuk wilayah Jawa dan Bali ditetapkan sebesar Rp150 ribu, selebihnya ditanggung negara, seperti pengukuran dan lain-lain, “ jelas Idrus.

Diterangkan, jumlah lokasi PTSL di Kabupaten Pekalongan terdapat di 68 desa yang terbagi jadi 18 kecamatan. "Sampai tahap ini, pekerjaan yang menurut kami sangat berat adalah PTSL ini harus rampung. Kalau sebelumnya batas waktu 60 hari kerja, kalau sekarang hanya 14 hari kalender. Untuk percepatan ini, kita telah membentuk beberapa tim," tambahnya menjelaskan.

Dia menambahkan sampai sekarang program tersebut telah terealisasi 61 persen dari 21.500 bidang sertifikat yang harus diterbitkan tahun ini. Sehingga, akhir November ini semua sertifikat harus sudah siap cetak, dan Desember mendatang sertifikat tersebut harus dikirim ke masyarakat. "Sebab, tahun depan program PTSL akan lebih besar lagi , jadi tahun ini harus selesai," tandasnya.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pekalongan, Saiful Bahri menekankan, bahwa Program Nasional Agraria Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah program yang sangat baik dan dibutuhkan masyarakat terkait status kepemilikan tanah mereka. Maka, pihaknya berharap informasi terkait program tersebut dapat sampai ke tengah masyarakat.

"Sehingga kesan prosedur lama dan sulit ini bisa hilang di tengah masyarakat. Warga semakin mudah memproses sertifikasi lahan mereka," ujar Saiful. (i)

 

 

 

HUBUNGI KAMI

Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan
Alamat Jl. Alun-alun Utara No.2
Kajen
Jawa Tengah
Kode Pos 51161
Indonesia
Telp : 0285-381928

: