Kegiatan Dewan

Pendapatan Daerah 2018 Ditarget Rp 2 Triliun Lebih

 

KAJEN - Pendapatan daerah 208 ditarget atau direncanakan sebesar Rp 2.156.445.642.800. Angka itu terdiri atas pendapatan asli daerah sebesar Rp 360.506.566.639, dana perimbangan sebsar Rp 1.313.669.114.000 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebsar Rp 482.962.161.

Demikian disampaikan Bupati Pekalongan Asip Kholbihi pada kesempatan menghadiri Rapat Paripurna bersama DPRD dengan agenda Persetujuan Bersama tentang APBD Kabupaten Pekalongan 2018, di ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, Jumat (24/11), petang.

 

Dia menyebutkan, untuk belanja daerah di tahun 2018 direncanakan sebesar Rp 2.230.242.642.800, sehingga terjadi defisit anggaran nsebsar Rp 73.797.000.000. Defisit ini, kata dia, akan ditutup melalui pembiyaan netto.

Adapun untuk penerimaan pembiayaan 2018 direncanakan sebesar Rp 73.797.000.000 yang berasal dari pos sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (Silpa).

"Pengeluaran pembiayaan 2018 direncanakan Rp 0 rupihah. Dengan demikian maka terdapat pembiayaan netto sebesar Rp 73.797.000.000 yang digunakan untuk menutup defisit anggaran sehingga secara riil defisit sebsar Rp 0," jelasnya.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Hindun, serta dihadiri tiga wakil ketua DPRD, yaitu Kundarto, Ahmad Khozin dan Nunung Sugiantoro serta beberapa tamu undangan lainnya.

Pada kesempatan itu, Bupati Pekalongan Asip Kholbihi menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Anggota DPRD yang telah mencurahkan segala perhatiannya guna membahas Rancangan APBD Kabupaten Pekalongan 2018.

Raperda tentang APBD Kabupaten Pekalongan 2018, kata bupati, merupakan amanat peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penglolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pertauran Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.

"Rancangan Peraturan Daerah ini, selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan evaluasi agar tercapai keselarasan antara kebijakan daerah, provinsi dan nasional serta terjadi sinergitas antara kepentingan publik dan aparatur, disamping juga untuk menghindari agar peraturan daerah tentang APBD ditetapkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya," kata dia.


Kemudian, apabila dalam proses penyusunan hingga pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Pekalongan terjadi perbedaan pendapat, persepsi maupun pemikiran hal itu adalah sebuah dinamika. Namun, hal tersebut telah dapat diseleraskan dan disepakati bersama dengan mengutamakan semangat hasil yang terbaik. (i)

 

 

 

HUBUNGI KAMI

Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan
Alamat Jl. Alun-alun Utara No.2
Kajen
Jawa Tengah
Kode Pos 51161
Indonesia
Telp : 0285-381928

: