Kegiatan Dewan

Kecewa dengan Penetapan UMK, SPN dan KSPN Audiensi Kepada Komisi A dan D DPRD Kab Pekalongan

 

KAJEN - Penetapan UMK Kabupaten Pekalongan sebesar Rp1.721.637, yang telah ditetapkan Gubernur Jawa Tengah mendapatkan respons dari sejumlah pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional dan Konfiderasi Serikat Pekerja Nasional. Mereka kecewa dengan penetapan UMK tersebut serta menilai UMK belum berpihak kepada buruh atau pekerja.

Ungkapan kekecewaan tersebut disampaikan dalam audiensi dua organisasi serikat pekerja yang ada di Kabupaten Pekalongan kepada Komisi A dan D DPRD Kabupaten Pekalongan, di lantai dua kantor DPRD Kabupaten Pekalongan, Jumat (24/11) petang.

 

Audiensi perwakilan KSPN dan SPN ditemui oleh Ketua Komisi D, Kholis Jazuli, Nurkholis dan Komisi A Kenendy. Selain itu Audiensi juga dihadiri oleh perwakilan dari DPM PTSP Naker, Kabupaten Pekalongan.

Ketua KSPN Kabupaten Pekalongan, Turmudi, mengutarakan bahwa pihaknya meminta adiensi dilaksanakan sebelum muncul penetapan angka UMK. Munculnya angka UMK yang sudah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah sesuai PP 78 membuat buruh kecewa.

"Kami kecewa jelas benar-benar kecewa atas putusan UMK, padahal sebelumnya kami sudah berjuang untuk menemui Bupati, Komisi dan Ketua DPRD agar UMK buruh ini sesuai dengan harapan. Tetapi saya tetap berjuang dan tidak patah semangat kerena UMK tak hanya di 2018 saja," ungkapnya.

Dikatakan, apabila mengacu PP 78 banyak permasalahan aturan yang belum dilaksanakan oleh perusahaan di Kabupaten Pekalongan. Untuk itu, ia menginginkan pengawasan agar ditingkatkan.

"Kami minta DPRD juga ikut mengawasi karena susuai PP 78 banyak perusahaan yang tak melaksakan sesuai UMK. Banyak tunjangan profesi atau lainnya tidak dibayarkan." katanya.

Senada dengan perwakilan DPC SPN Kabupaten Pekalongan, Sekretaris DPC SPN Kabupaten Pekalongan, Isa Hanafi. Menurutnya, kecewaan pekerja atas penetapan UMK ini, karena kebutuhan riil tak ditentukan sesuai skala nasional, dengan munculnya PP 78 itu mengkebiri hak-hak kami. Padahal sesuai aturan upah adalah hasil kesepakatan, namun, kata dia, semua runtuh atas terbitnya PP 78.

Perwakilan dari DPM PTSP Naker Kabupaten Pekalongan, Eko Hadi menyatakan, pemerintah dalam hal UMK mengusulkan pada angka RP 1.740.000. Namun, penetapan dilakukan berada di Provinsi Jawa Tengah, bukan di Pemkab Pekalongan.

Kemudian, kaitan dengan PP 78, lanjut dia, apabila tidak puas dengan pp 78 silahlan mengajukan judilai review ke Mahkamah Konstitusi. Sebab, hal demikian menjadi domain pusat, sehingga pihaknya tidak bisa memberikan keterangan.

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan, Kenedy, menandaskan, apabla ada investor nakal yang tidak mau membayar upah sesuai UMK mestinya perlu dievaluasi. "Kami akan berjuang bersama-sama. Kalau perlu sampai ke Jakarta ya boleh saja," ucapnya.

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan, Nurkholis Jazuli, Komisi D memahami kekecewaan para buruh bisa bertemu hari ini. Hal itu lantaran padatnya jadwal di DPRD.

"Jangan sampai patah semangat memperjuangkan umk yang layak. Tapi harus sesuai aturan yang ada. Ia meminta usulan UMK mestinya lebih dari daerah tetangga, seperti Kabupaten Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongan. Dinas juga jangan sampai seolah melempar tanggungjawab soal pengawasan ketanagakerjaan, meski kewenangan pengawasan ketenagakerjaan sudah berada di provinsi jateng. Mestinya ada kewenangan yang bisa dilakukan oleh dinas kabupaten yang bisa dijalan, karena mereka (pekerja,red) merupakan aset Kabupaten Pekalongan," paparnya. (ii)

 

 

 

HUBUNGI KAMI

Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan
Alamat Jl. Alun-alun Utara No.2
Kajen
Jawa Tengah
Kode Pos 51161
Indonesia
Telp : 0285-381928

: