Kegiatan Dewan

Pansus 11 Bahas Raperda Badan Permusyawaratan Desa

 

KAJEN - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Badan Permusyawaratan Desa yang dilakukan pansus bersama eksekutif dalam hal ini Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten Pekalongan dan Bagian Hukum Setda Pekalongan berlangsung alot.

Masing-masing dari Anggota Pansus dan perwakilan eksekutif melontarkan argumentasinya terhadap Raperda yang sedang dibahas, yaitu Raperda Badan Permusyawaratan Desa.

 

Pembahasan cukup alot, ketika memasuki materi keterwakilan perempuan di dalam BPD. Anggota Pansus 11 yang membahas Raperda BPD, Samsul Bachri meminta, jumlah perempuan di dalam BPD tidak hanya satu. Pasalnya, kata dia, berdasarkan pengalaman yang ada, ketika anggota BPD hanya satu, dikhawatirkan perannya tidak maksimal.

Makanya, pihaknya dalam rapat tersebut meminta supaya jumlah anggota BPD perempuan tidak hanya satu, sehingga perannya bisa lebih maksilam, apalagi, lanjut dia, ketika BPD menggendakan rapat pada malam hari kehadirannya diharapkan bisa maksimal lantaran ada kolega sesama perempuan, sehingga tidak minder.

Perwakilan dari Bagian Hukum, Suci Mardiko menjelaskan, berdasarkan peraturan yang ada, di dalam BPD dalam pemilihannya ada yang dilakukan secara khusus, yaitu untuk perempuan. Anggota perempuan tersebut, kata dia, dipilih oleh perempuan juga, sehingga hal demikian berbeda dengan kuota keterwakilan perempuan,

Kemudian ketika pihaknya memaparkan mengenai jumlah anggota BPD di setiap masing-masing desa nantinya akan berbeda-beda tergantung kemampuan keuangan desa juga menjadi salah satu materi yang alot diperdebatkan. Terutama untuk menentukan parameter di suatu desa, jumlah anggota BPDnya berjumlah lima, tujuh, atau sembilan orang.

Di hadapan Ketua dan Anggota Pansus Raperda tersebut, Suci Mardiko menjelaskan parameter yang diusulkan Pemkab untuk menentukan jumlah anggota BPD di masing-masing desa adalah menggunakan jumlah penduduk dan besaran ADD di setiap desa.

"Alasannya ADD disetiap tahunnya relatif sama. Ini kaitannya kemampuan keuangan desa sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku," kata dia.

Sementara itu, di bagia lain, Ketua Bapem Perda DPRD Kabupaten Pekalongan, Dodiek Prasetiyo mengatakan, Raperda tentang BPD, perangkat desa dan kepala desa diharapkan akhir tahun ini selesai. Sebab, ketiga raperda tersebut akan digunakan dasar dalam pelaksanaan Pilades 2018. (i)

 

 

 

HUBUNGI KAMI

Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan
Alamat Jl. Alun-alun Utara No.2
Kajen
Jawa Tengah
Kode Pos 51161
Indonesia
Telp : 0285-381928

: