Kegiatan Dewan

Komisi C : Tower Izin Sudah Habis Masih Berdiri, Itu Berarti Ilegal

 

KAJEN - Tower seluler yang berada di Desa Wonokerto Wetan konstrkusinya dinilai sudah miring. Warga di desa tersebut juga meminta tower tersebut untuk dibongkar karena membahayakan warga di sekitar tower.

Permintaan itu disampaikan perwakilan warga Desa Wonokerto Wetan, Kecamatan Wonokerto dalam kesempatan audiensi dengan Komisi C DPRD Kabupaten Pekalongan, di ruang rapat komisi C, Senin (11/12)/

 

Salah seorang warga di sekitar tower, Desa Wonokerto Wetan, Wonokerto, Dasuki menyampaikan kebedaradaan tower sekarang ini cukup membahayakan dan merugikan, karena selain tak ada kompensasi pondasi rumah warga yang jaraknya hanya tiga meter menjadi rusak.

"Pondasi rumah saya putus dan masyarakat sekarang takut karena tower cukup membahayakan. Sekarang informasinya izin sudah selesai namun minta diperpanjang lagi dan kami warga meminta supaya tidak diperpanjang, kami minta tower itu dibongkar dan dipindah," tandasnya.

Selain itu, lanjut dia, masyarakat mengkhawatirkan tower tersebut roboh serta mengenai rumah warga. "Sebelum ada korban pokoknya harus dipindah yang jauh dari pemukiman. Seperti di Bebel ada di tengah sawah itu bagus tidak mengganggu dan membahayakan," lanjutnya.

Hal yang sama juga disampaikan Wanto, rumahnya yang jaraknya cukup dekat dari Tower mengaku tidak mendapatkan kontribusi dari perusahaan yang memasang tower tersebut.

"Rumah saya ada disebelahnya, padahal sesuai aturan dengan ketinggian 40 meter minimal jarak 20 meter tidak tiga meter dan itu sangat menakutkan. sebelum tower itu roboh, kami antisipasi karena kadar garam air rob kalau mengenai besi sekuat galvanis pun akan rapuh," imbuhnya.

Sementara dari pihak perwakilan DPM PTSP Naker Kabupaten Pekalongan, Bambang, menyampaikan bahwa izin 2007 habis IMB dan HO sudah diperpanjang tiga kali, namun adanya Kemendagri tak bisa diperpanjang.
"Dengan terbitnya Kemendagri Tower tak bisa diperpanjang lagi," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pekalongan Heri Triyono Sabdo menyampaikan bahwa apabila sewa tidak diperpanjang dan ijin habis maka itu ilegal. "Kalau itu tak diperpanjang sewa tanahnya, ijin habis maka itu ilegal. Untuk itu kami minta Perijinan, kominfo dan Satpol PP koordinasi untuk memberikan langka tegas. Jangan sampai dibiarkan, ini PR lagi untun perizian karena yang di Desa Jetak Kidul pun sampai sekarang belum ada tindakan, padahal saya sudah wanti-wanti," tegasnya. (i)

 

 

 

HUBUNGI KAMI

Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan
Alamat Jl. Alun-alun Utara No.2
Kajen
Jawa Tengah
Kode Pos 51161
Indonesia
Telp : 0285-381928

: