Kegiatan Dewan

Dua Anggota DPRD Pertanyakan Alasan Pedagang Pasar Tiban Tak Masuk Kategori PK5

KAJEN - Berdasarkan hasil fasilitasi Pemprov Jateng terkait raperda tentang penataan dan pemberdayaan PK5, Pasar Tiban tidak termasuk dalam kategori pedagang kaki lima.

Aturan mengenai pedagang pasar tiban itu tercantu dalam Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan PK5 pada pasal 37 ayat dua dan tiga. Pasal tersebut setelah difasilitasi dalam konteks konsultasikan ke Pemprov dihapus lantaran dinilai tidak termasuk pedagang kaki lima.

 

Pada rapat pembahasan raperda tersebut, dua Anggota DPRD yang dari Fraksi PKB yang tergabung dalam pansus pembahasan raperda tersebut, Sabdo dan Saeful Bachri mempertanyakan alasan pengapusan pasal tersebut. Rapat pembahasan raperda itu dilaksanakan di ruang rapat Komisi B, DPRD Kabupaten Pekalongan, baru-baru ini.

Menurut Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dari Fraki PKB, semestinya pasar tiban juga masuk dalam raperda yang dibahasa ini, yaitu Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan PK5. Pasalnya, bagaimanapun juga keberadaannya menjadi salah satu ekonomi kerakyatan yang seharusnya didukung dan diberdayakan.

Adapun salah satu bentuk dukungannya, kata politisi asal Kecamatan Karanganyar, ini adalah dengan memberikan fasilitas payung hukum yang sedang dibahas ini, sehingga kedudukannya jelas.

Menanggapi hal itu, Kabid UMKM pada Diseperindagkop UMKM, Septi mengatakan alasan penghapusan pengaturan tentang pasar tiban karena tidak termasuk dalam kategori PK5.

Sebab, jelas dia, kriteria PK5 adalah mereka yg berjualan secara tetap di tempat yang menetap pula. Sementra untuk pedagang parti mereka berpindah lokasi sehingga sesuai dengan peraturan yg lebih tinggi mereka tidak dikategorikan dalam PK5.

Sementara itu, pimpinan rapat pansus Dodie Prasetiyo Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan menyatakan, Jika memang pedagang pasar tiban tidak dapat dimasukan dalam raperda ini, maka dia meminta nantinya dibuatkan Perbup supaya ada aturan serta payung hukum yang jelas mengenai penataan pedagang pasar tiban.

Selain itu menyoal tentang pasal 48 terkait sanksi pidana terhadap pelanggaran juga agar dicermati kembali. Karena sanksi denda maksimal 50 juta rupiah dinilai terlalu besar.

Sedangkan untuk sanksi pidana kurungan paling lama 6 bulan, dinilai kurang tepat. Sebab untuk tipiring yg menjadi ranahnya satpol, maksimal hanya 3 bulan. Pembahasan tentang raperda PK5 untuk sementara ditunda dan akan dilanjutkan pada Selasa 12 Desember yang merupakan pembahasan final atas raperda ini. (ii)

 

 

 

 

 

 

HUBUNGI KAMI

Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan
Alamat Jl. Alun-alun Utara No.2
Kajen
Jawa Tengah
Kode Pos 51161
Indonesia
Telp : 0285-381928

: