Kegiatan Dewan

Sekretaris Komisi D : Pemberian Santunan Kematian Mestinya Melalui Validasi Data

KAJEN - Pemberian santunan kematian kepada warga miskin di Kabupaten Pekalongan mestinya harus melalui proses penelitian atau validasi data apakah memang benar orang yang mendapatkan santunan kematian itu warga miskin atau bukan.

Demikian ditegaskan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pekalongan, Moh Nurkholis, di ruang Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pekalongan, Kamis (11/1). Menurutnya, pada semester pertama program santunan kematian di awal tahun 2017 memang belum banyak masyarakat yang mengajukan program tersebut.



Hal demikian dimungkinkan lantaran kurangnya sosialiasi. Selanjutnya, pada semester kedua 2017, banyak warga miskin di Kota Santri mengajukan santunan kemiskinan, hingga, kata Nurkholis, banyak warga miskin yang mengajukan belum mendapatkannya lantaran anggarannya habis.

"Anggaran yang terserap untuk santunan kematian hingga Desember 2017 mencapai Rp 1.9 miliar lebih, tahun 2018 ini santunan kematian dialokasikan hanya Rp 1 miliar. Penurunan alokasi tersebut diasumsikan karena kurang diminati atau sedikit warga yang mengajukannya. Itu memang terjadi, tapi di semester pertama, di semester kedua, ada laporan masuk ke kami, banyak warga yang belum terima santunan kematian," katanya.

Ia juga mengkritisi mengenai mekanisme dalam mengakses program santunan kematian tersebut, terutama soal validasi data pemohon penerima santunan kematian apakah memang benar-benar miskin atau tidak. Mestinya, lanjut politisi PDI Perjuangan asal Desa Jeruksari tersebut petugas dari Dinsos melakukan penelitian atau validasi data, sehingga penerima santunan kematian ini tepat sasaran.

"Jangan asal ada yang mengajukan terus diberi, tanpa melalui proses penelitian dan validasi data. Kami menilai program santunan kematian ini belum seratus persen tepat sasaran," tandas Moh Nurkholis.

Selanjutnya, petugas yang mengurus program santunan kematian ini mestinya dari dinsos atau pendamping dari Kementerian Sosial, seperti tenaga pendamping program PKH atau lainnya. Sebab, ia menilai santunan kematian merupakan jaminan sosial dari pemerintah kepada warga miskin di Kabupaten Pekalongan. Untuk itu, data yang dijadikan rujukan harus valid, sebab saat ini data warga miskin dari Kementerian Sosial sudah berbasis by name dan by addres.

Atas dasar itu, lanjut Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan tersebut, alangkah baiknya dasar penyusunan dan penetapan anggaran program santunan kematian di Kota Santri itu mengacu pada data riil warga miskin by name dan by addres, dimana data tersebut telah dikeluarkan oleh Kementerian Sosial.

Sebagaimana berita sebelumnya, sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Pekalongan kepada masyarakat miskin diwilayahnya,  Pemkab Pekalongan melalui Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan telah memberikan santunan kematian kepada masyarakat miskin diwilayah Kabupaten Pekalongan yang anggota keluarganya meninggal dunia.Berdasarkan data yang ada, dana sebesar 1 milyar 997 juta rupiah yang telah dibagikan kepada masyarakat miskin di Kabupaten Pekalongan yang meninggal dalam kurun waktu tahun 2017.

“Santunan ini diberikan dengan catatan bahwa mereka yang meninggal dunia adalah warga miskin, karena pada prinsipnya santunan ini diberikan untuk membantu meringankan biaya pemakaman saat mereka atau anggota keluarganya meninggal dunia,” jelas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, Yoyon Ustar Hidayat.

Lebih lanjut Yoyon menyampaikan bahwa dalam pemberian santunan ini tentunya ada kriteria yang disyaratkan yang dapat dilihat dari Basis Data Terpadu (BDT), atau untuk chekingnya dengan KIS (Kartu Indonesia Sehat), KIP (Kartu Indonesia Pintar), dan atau semua kartu yang berkaitan dengan kemiskinan.
“Kartu ini bisa digunakan salah satunya, tidak perlu semua kartu kemiskinan yang mereka punya untuk persyaratannya,“ tambah Yoyon.

Ditambahkan Yoyon, untuk tahun 2018 ini Pemkab akan menyalurkan dana kematian ini sesuai dengan permohonan yang ada, yang mana sesuai dengan Peraturan Bupati Pekalongan yang menyebutkan bahwa santunan kematian bisa diajukan paling lambat 40 hari setelah warga miskin kabupaten Pekalongan meninggal dunia.

“Berbeda dengan tahun 2017, yang mana pada tahun tersebut adalah untuk pertama kalinya santunan kematian ini diberikan kepada mereka warga miskin yang meninggal meskipun telah meninggal dunia lebih dari 40 hari karena sosialisasinya belum sampai. Tapi di tahun 2018 ini sudah ada Perbubnya. Adapun anggaran yang dicadangkan untuk santunan kematian pada tahun 2018 ini dijelaskan Yoyon sebesar 1 milyar rupiah dengan estimasi 1.000 orang penduduk miskin akan meninggal di tahun 2018," jelasnya.(i)

 

 

 

HUBUNGI KAMI

Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan
Alamat Jl. Alun-alun Utara No.2
Kajen
Jawa Tengah
Kode Pos 51161
Indonesia
Telp : 0285-381928

: