Kegiatan Dewan

Komisi B DPRD Kab Pekalongan Ingin Pedagang Pasar Tradisional Terbebas dari Riba

KAJEN - Sebagian besar pedagang kecil di pasar-pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan masih terjerat utang kepada para rentenir. Padahal, modal usaha dengan sistem riba ini dilarang oleh ajaran agama Islam, sehingga pedagang yang menggantungkan usahanya dengan riba ini tidak akan berkah. Oleh karena itu, Komisi B DPRD Kabupaten Pekalongan menginginkan agar para pedagang kecil tersebut bisa terbebas dari jeratan para rentenir (riba) tersebut.

"Sejauhmana pedagang kecil di pasar ini bisa menghindari modal usahanya dari riba (rentenir) ini. Mari kita cari solusinya bersama-sama. Riba kan sudah jelas dilarang agama. Riba pasti tidak berkah. Saya yakin Pak Asip (bupati) juga sepakat akan hal ini. Beliau ilmu agamanya juga kuat," ujar Wakil Ketua Komisi B, Sofwan Sumadi, saat melakukan kunker di Pasar Wiradesa, Rabu (3/5).



Sofwan mengaku prihatin sistem riba yang menjerat para pedagang kecil di sejumlah pasar tradisional. Bahkan, kata dia, seorang pedagang bisa utang modal dengan tujuh orang rentenir sekaligus. "Saya juga pernah mengalami sulitnya terbebas dari riba ini. Puluhan tahun saya berjuang untuk terbebas dari riba. Riba ini jelas dilarang oleh agama. Pasti tidak berkah," tandas dia.

Komisi B DPRD Kabupaten Pekalongan melakukan kunker ke Pasar Wiradesa untuk memantau kondisi harga sembako dan kebutuhan pokok lainnya menjelang datangnya bulan Ramadan 2017 ini. Selain memantau harga dan stok kebutuhan pokok, Komisi B juga melakukan monitoring pelaksanaan APBD 2017 di Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan. Mereka ditemui Kepala Pasar Wiradesa, Eko Sulistyono dan perwakilan Dinas Perhubungan, Djoko Laksono.

Ketua Komisi B, Saeful Bahri, menyatakan, kunker ke Pasar Wiradesa untuk memantau harga sembako dan kebutuhan pokok lainnya menjelang bulan Ramadan, sebab menjelang bulan puasa harga-harga kebutuhan pokok cenderung akan mengalami kenaikan. Selain itu, para wakil rakyat ini ingin mengetahui keluhan yang dialami oleh para pedagang di pasar tradisional tersebut.

Sekretaris Komisi B, Taufik Rizal, meminta agar pengelola pasar melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengantisipasi lonjakan harga menjelang datangnya bulan Ramadan. Sebab, menjelang Ramadan dan Lebaran, permintaan kebutuhan barang meningkat, sehingga harga-harganya pun akan mengalami kenaikan.

Rizal juga berpesan agar pengelola pasar ikut melakukan langkah-langkah antisipatif beredarnya produk kadaluwarsa yang biasanya marak saat bulan Ramadan dan menjelang Lebaran. "Silahkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, misalnya Dinas Perdagangan agar kenaikan harga bisa ditekan. Operasi pasar juga perlu dilakukan untuk mengantisipasi produk kadaluwarsa. Kasihan konsumen jika tidak hati-hati kerap membeli produk kadaluwarsa yang dikeluarkan saat momentum seperti ini," ungkapnya.

Sedangkan, anggota Komisi B lainnya, Sabdo Sugeng menyoroti maraknya toko modern di Kabupaten Pekalongan. Dia mempertanyakan apakah keberadaan toko-toko modern itu mempengaruhi kondisi pedagang di pasar tradisional atau tidak. "Saya ingin tahu ada pengaruhnya ndak maraknya toko modern bagi pedagang kecil di pasar tradisional," tanyanya.

Kepala Pasar Wiradesa, Eko Sulistyono, menerangkan, jumlah pedagang di Pasar Wiradesa yang aktif sebanyak 1.212 pedagang, baik pedagang los, kios, dan ruko. Menurutnya, pihaknya akan meminta bantuan Disperindagkop untuk menanggulangi gejolak harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan dengan operasi pasar. Termasuk operasi produk kadaluwarsa.

"Pedagang yang terjerat rentenir sekitar 40-an persen. Mereka kebanyakan pedagang kecil. Pinjamannya memang kecil-kecil, ada yang Rp 2 juta, ada yang Rp 3 juta. Kecil-kecil. Bunganya sampai 20 persen. Usulan untuk menghilangkan rentenir ini akan kami sampaikan ke unsur pimpinan," ujar dia.

Eko menjelaskan, lonjakan harga memang sudah ada, namun masih normal. Stok kebutuhan pokok juga masih aman. Harga yang hingga saat ini masih cukup tinggi adalah cabai merah keriting yang masih Rp 60 ribu perkilogram. Namun, harga itu sudah turun dibandingkan sebelumnya yang menembus hingga Rp 140 ribu perkilogramnya. "Pedagang juga terkadang ngeluh dengan maraknya toko modern. Namun, saya sering memberi motivasi, jika harga-harga di pasar tradisional itu lebih murah dibandingkan di toko modern," katanya.

Sementara itu, Komisi B dalam kesempatan itu memompa semangat Dinas Perhubungan agar target pendapatan dan pekerjaan fisik yang belum tercapai untuk bisa terlaksana dengan baik. Beberapa target pendapatan di dinas ini memang ada yang belum tercapai. Di antaranya, target pendapatan dari parkir tepi jalan umum sebesar Rp 400 juta hingga akhir April lalu baru tercapai 27,32 persen. (iii)

 

 

 

HUBUNGI KAMI

Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan
Alamat Jl. Alun-alun Utara No.2
Kajen
Jawa Tengah
Kode Pos 51161
Indonesia
Telp : 0285-381928

: