Kegiatan Dewan

DPRD Pertanyakan Data Kantong Kemiskinan Per Kecamatan

 

 

KAJEN - DPRD Kabupaten Pekalongan mempertanyakan data kantong kemiskinan per kecamatan di wilayah Kota Santri. Pasalnya, berdasarkan dokumen laporan pertanggungjawaban Bupati Pekalongan 2016 yang disampaikan dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu tidak dicantumkan.

Hal demikian disampaikan Ketua Komis C DPRD Kabupaten Pekalongan, Herry Triyono Sabdo ketika membacakan Keputusan DPRD Kabupaten pekalongan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Catatan Strategis dan Rekomendasi DPRD atas LKPj Bupati Pekalongan akhir tahun anggaran 2016.



"Dalam dokumen LKPj 2016 tidak menyajikan informasi dimana kantong kemiskinan perkecamatan berada, untuk itu diharapkan tersedia data kemiskinan perkecamatan dan petanya jelas untuk memudahkan dalam intervensi program berdasarkan lokasi yang dibutuhkan," kata dia membacakan keputusan DPRD yang ditandatangani Ketua DPRD Hindun, tersebut dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaikan keputusan dan rekomendasi tersebut, Jumat (5/5).

Menurutnya, dari data konstribusi setiap sektor produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Pekalongan, sektor pengeolahan dan pertanian masih mendominias. Kemudian disusul perdagangan.

Berdasarkan data, tahun 2016 PDRB ADHK dari sektor industri pengeolahan dan pertanian konstribusinya 31,5 pesen dan 19,19 persen dari total PDRB. Atas angka tersebut patut diduga penduduk yang bekerja di kedua sektor di lokasi terdapat kantong kemiskinan paling tinggi.

Karena itu, lanjut dia, Pemkab Pekalongan harus mampu memperbaiki kebijakannya pada sektor pengolahan dan pertanian dalam arti meliputi pertanian, kehutanan dan perikanan.

Hal demikian disebabkan karena sektor pertanian hanya tumbuh 0,77 persen menurun dibanding tahun 2015 yang tumbuh 3 persen. Adapun industri pengolahan juga menurun hanya tumbuh 4,31 persen tahun 2015 tumbuh 5,34 persen.

"Sektor pertanian dan industri pengeolahan merupakan sektor yang masih menjadi tumpuan masyarakat Kabupaten Pekalongan dalam mencari nafkah. Penurunan sektor ini diyakini menjadi penyumbang yang cukup besar terhadap tingkat kemiskinan penduduk," jelasnya.

Untuk itu, lanjut Herry, sebagai daerah dengan PDRB yang didominasi sektor industri pengolahan, maka kunci pertumbuhan sektor ini hendaknya dijaga dengan menciptakan iklim kondusif bagi dunia usaha/industri khususnya menjaga kepercayaan investor dengan fasilitas kemudahan perizinan yang didukung aparatur profesional dan efesien.

"Pemerintah juga harus bisa menjaga pasokan dan distribusi komoditas bahan pangan dan bahan baku industri guna menjaga atau meminimalisir tingkat inflasi agar selalu lebih rendah dari tingkat pertumbuhan ekonomi," paparnya. (i)

 

 

 

HUBUNGI KAMI

Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan
Alamat Jl. Alun-alun Utara No.2
Kajen
Jawa Tengah
Kode Pos 51161
Indonesia
Telp : 0285-381928

: