Kegiatan Dewan

Pedagang Terjerat Rentenir, Pemerintah Didorong Turun Tangan

KAJEN - Masih banyaknya pedagang di pasar tradisional terjerat rentenir atau bank tongol memunculkan kekhawatiran sejumlah pihak, termasuk kalangan DPRD di parlemen. Untuk itu, DPRD mendorong agar pemerintah segera turun tangan atas adanya masalah tersebut.

Dorongan agar pemerintah segera turun tangan disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, Herry Triyono Sabdo ketika membacakan catatan strategis dan rekomendasi DPRD atas LKPj Bupati Pekalongan akhir tahun 2016.



"Sebagian pedagang pasar yang ada di pasar tradisional terjeratr dengan rentenir atau bank tongol untuk itu pemerintah diharapkan turun tangan untuk memberikan bantuan permodalan biaya ringan dan syarat mudahserta diupayakan bebas riba," tandas dia.

Atas permintaan DPRD Kabupaten Pekalongan, Bupati Asip Kholbihi menyatakan, sebagai kepala daerah akan meminta kepada BPR sebagai kepanjangan tangan pemerintah agar bisa menjangkau mereka, karena dengan begitu maka diharapkan bunganya bisa negosible.

Kemudian, lanjut dia, akses modalnya BPR BPK akan disetting untuk menolong mereka pedagang atau pengusaha kecil yang berada di pasar tradisional. "Ke depan kami juga akan melakukan berbagai transparasi di segala lini, tapi ini akan dilakukan secara bertahap," ucapnya.

Sementara itu, pada kegiatan kunjungan kerja Komisi B DPRD Kabupaten Pekalongan ke sejumlah pasar tradisional di Kota Santri menemukan sebagian besar pedagang kecil di pasar-pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan masih terjerat utang kepada para rentenir.

Padahal, modal usaha dengan sistem riba ini dilarang oleh ajaran agama Islam, sehingga pedagang yang menggantungkan usahanya dengan riba ini tidak akan berkah. Oleh karena itu, Komisi B DPRD Kabupaten Pekalongan menginginkan agar para pedagang kecil tersebut bisa terbebas dari jeratan para rentenir (riba) tersebut.

"Sejauhmana pedagang kecil di pasar ini bisa menghindari modal usahanya dari riba (rentenir) ini. Mari kita cari solusinya bersama-sama. Riba kan sudah jelas dilarang agama. Riba pasti tidak berkah. Saya yakin Pak Asip (bupati) juga sepakat akan hal ini. Beliau ilmu agamanya juga kuat," ujar Wakil Ketua Komisi B, Sofwan Sumadi, belum lama ini.

Sofwan mengaku prihatin sistem riba yang menjerat para pedagang kecil di sejumlah pasar tradisional. Bahkan, kata dia, seorang pedagang bisa utang modal dengan tujuh orang rentenir sekaligus. "Saya juga pernah mengalami sulitnya terbebas dari riba ini. Puluhan tahun saya berjuang untuk terbebas dari riba. Riba ini jelas dilarang oleh agama. Pasti tidak berkah," tandas dia. (i)






 

 

 

HUBUNGI KAMI

Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan
Alamat Jl. Alun-alun Utara No.2
Kajen
Jawa Tengah
Kode Pos 51161
Indonesia
Telp : 0285-381928

: