Kegiatan Dewan

Mantan Perawat RSUD Kajen Tolak Ditempatkan di RS Swasta

 

Mantan Perawat RSUD Kajen Mengadu ke Dewan

Mantan Perawat RSUD Kajen Mengadu ke Dewan

SEBANYAK 16 mantan tenaga kerja outsourching di RSUD Kajen kembali mengadu ke DPRD Kabupaten Pekalongan, Kamis (14/6). Ke-16 yang mewakili 26 rekan lainnya menyatakan menolak untuk disalurkan bekerja di rumah sakit swasta, balai pengobatan, maupun rumah bersalin swasta.

Di hadapan para wakil rakyat, mantan perawat RSUD Kajen, Riyanto, menyatakan secara tegas menolak untuk disalurkan bekerja di rumah sakit swasta, balai pengobatan, maupun rumah bersalin swasta. "Kami sudah mengabdi di RSUD Kajen selama empat tahun. Selama dua tahun wiyata bhakti di sana bahkan tidak digaji. Kami benar-benar merasakan perjuangan di rumah sakit dari belum memiliki tempat tidur hingga kini lengkap. Apakah ini balasan pemerintah daerah, dengan membuang kami. Jika bekerja di swasta, beberapa rumah sakit memberlakukan aturan jika ikut tes CPNS, maka akan dikeluarkan. Kesempatan kami untuk bisa mengabdi kepada daerah akan tidak bisa,” paparnya.

Anggota Komisi D DPRD HM Mochtar mengemukakan, pengurangan tenaga kerja sebanyak 41 orang yang dilakukan menagemen RSUD Kajen beberapa waktu lalu tidak akan mengganggu pelayanan di rumah sakit.

Pernyataan ini muncul kala Komisi D melakukan kunjungan ke rumah sakit tersebut guna berkaitan adanya pengurangan tenaga kerja. "Pihak RSUD Kajen mengaku pengurangan tidak akan mengurangi pelayanan," katanya.

Namun, lanjut dia kenyataannya pihak rumah sakit membuka rekruitmen tenaga kerja baru tanpa dikoordinasikan dengan Komisi D terlebih dulu. Rekruitmen itu pun menyisakan persoalan, dengan tidak mengakomodir 26 mantan tenaga outsourching untuk tetap bekerja di RSUD Kajen.

"Orang-orangnya tidak bersalah, yang salah adalah sistem outsourchingnya, maka sistemnya yang harus dibenarkan,” tandas Mochtar.

Senada diungkapkan Herri Triyono Sabdo. Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan dasar hukum dari proses rekruitmen itu. Sebab, dasar Permenkes 1199/2004 yang dijadikan dasar pihak rumah sakit untuk penerimaan tenaga kerja baru, dinilai bertentangan dengan PP 48/2005.

"Saat saya masih Komisi A, pernah mempertanyakan Permenkes ini ke Men PAN, apakah bisa digunakanatau tidak. Dan, jawabannya tidak boleh. Jika pendapat saya salah, maka Men PAN juga salah,” tandas Herri.

Dia menjelaskan adanya kasus tersebut diharapkan pemda dapat menganggarkan dalam perubahan anggaran, sehingga para perawat tersebut dapat kembali bekerja di RSUD Kajen.

Sementara Sekda Susiyanto menjelaskan, pemerintah daerah telah berupaya untuk membantu mantan tenaga outsourching yang tidak bekerja di RSUD Kajen, agar tidak menganggur.

Dia menjelaskan, ada dua alternatif untuk membantu mantan perawat tersebut, yakni disalurkan di rumah sakit swasta, balai pengobatan swasta, maupun rumah bersalin swasta, dan RSUD Kajen membuka lagi rekruitmen tenaga kerja baru.

Menurutnya, pilihan kedua dilakukan jika terpaksa karena memiliki kelemahan. “Penerimaan tenaga kerja baru ini dengan sistem perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu. Sesuai aturan, masa kerja dua tahun dan bisa diperpanjang lagi selama satu tahun. Jadi hanya bekerja tiga tahun. Dan, kami tidak berjanji atau menjanjikan jika bekerja di RSUD Kajen, maka akan menjadi PNS,” jelas Susiyanto. (i)

NU Tak Mengejar Jumlah, Tapi Kualitas Jam'iyah

 

Bupati Amat Antono (baju putih) Hadiri Harlah NU ke-89

Bupati Amat Antono (baju putih) Hadiri Harlah NU ke-89

NAHDLATUL  Ulama (NU) Kabupaten Pekalongan tak mengejar jumlah, tapi kualitas jam'iyahnya. Hal demikian ditegaskan Ketua PC NU Kabupaten Pekalongan KH Muslih Khudori, MSi di sela-sela saat menghadiri peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW dalam rangka Harlah NU ke-89 dan Harlah GP Ansor ke-78, baru-baru ini.

Pada kesempatan itu, Dia mengemukakan, NU telah mempunyai banyak Mushola maupun Masjid. Namun demikian, bukan semata-mata jumlahnya yang banyak, akan tetapi NU lebih mengutamakan kualitas jam’iyahnya.

Kemudian dibidang pendidikan NU melalui LP Maarif saat ini sangat banyak jumlahnya mulai dari tingkat PAUD sampai SMA sederajat, baik jumlah murid maupun institusinya.

 

Namun menurut KH Muslih, NU tidak sekedar mengejar jumlah siswa yang lebih banyak, akan tetapi yang terpenting adalah NU dapat meningkatkan kecerdasan anak-anak didik.

“Hal itu bisa kita lihat dari lulusan UN kemarin, dimana untuk tingkat MA kami lulus 100 persen. Sedangkan untuk SMA dan SMP/MTs hanya ada beberapa murid yang tidak lulus. Itu artinya bahwa NU serius dalam hal peran serta pembangunan di Kabupaten Pekalongan di bidang pendidikan,” paparnya.

Peringatan Harlah NU dan Harlah GP Ansor yang digelar dalam bentuk penganjian akbar tersebut dimeriahkan oleh kesenian tarian Sufi Multikultural pimpinan Habib Muhammad Syahab dari Pekalongan. Dimana mereka menampilkan kolaborasi apik antara tarian sufi yang merupakan tradisi Negara Timur Tengah dengan iringan musik gending Jawa dan lagu-lagu sholawat.

Acara diselenggarakan oleh PCNU dan GP Ansor tersebut selain dihadiri Bupati Pekalongan Amat Antono, harid pula Asisten II Drs Mujiyanto, anggota DPRD Kabupaten Pekalongan H Muhtarom, Dra Hj Hindun, dan para kyai, alim-ulama NU, serta tamu undangan lainnya. (i)

HUBUNGI KAMI

Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan
Alamat Jl. Alun-alun Utara No.2
Kajen
Jawa Tengah
Kode Pos 51161
Indonesia
Telp : 0285-381928

: