Kegiatan Dewan

Komisi A Pertanyakan Program Verifikasi Pegawai Honorer

 

Rapat Bahas Anggaran Perubahan

Rapat Bahas Anggaran Perubahan

KOMISI A DPRD Kabupaten Pekalongan mempertanyakan program verifikasi pegawai tenaga honorer kategori II di lingkungan Pemkab Pekalongan yang diusulkan oloeh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Pertanyaan itu mengemuka pada kesempatan rapat Komisi A bersama SKPD membahas Nota Keuangan Anggaran Perubahan 2012, di ruang rapat komisi, Senin (27/8) siang. "Massa kerja pegawai honorer kategori II adalah tujuh tahun, semestinya sudah dilakukan," kata Ketua Komisi A Riswadi. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan pada BKD Kabupaten Pekalongan Supriyadi menjelaskan, program tersebut adalah program baru tahun sebelumnya belum ada.

Adapun tujuan dilaksanakan program itu adalah untuk memperevikasi pegawai honorer yang masuk kategori II. "Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012, pegawai tenaga honorer kategori II harus diverifikasi ulang. Kemudian setelah lolos, mereka harus mengikuti ujian kompetisi sebagai pegawai," terang dia.

Pada kesempatan memberikan keterangan di hadapan para wakil rakyat, Supriyadi mengemukakan, BKD juga beberapa waktu lalu menerima aduan dari masyarakat berkaitan dengan data pegawai honorer. Untuk menjawab itu diperlukan verifikasi ulang.

Sementara Kepala BKD Bambang TEB menambahkan, pelaksanaan program verifikasi akan dilakukan dengan cek langsung ke lokasi tidak menerima laporan saja. Adapun jumlah tim verifikasi yang dilibatkan sebanyak 21 orang dengan rincian tim pengarah 6 orang, tim pelaksana 15 orang.

Supariyadi menambahkan, pegawai honorer kategori II adalah pegawai yang digaji bukan berasal dari APBN dan APBD serta memiliki massa kerja tujuh tahun. (i)

Dewan Pertanyakan Dasar Hukum Pembayaran Hutang PDAM

 

Ketua DPRD Asip Kholbihi (kiri) pimpin Paripurna

Ketua DPRD Asip Kholbihi (kiri) pimpin Paripurna

DPRD Kabupaten Pekalongan melalui Fraksi Persatuan Pembangunan Demokrat (FPPD) mempertanyakan dasar hukum pembayaran hutang PDAM melalui dana APBD yang dilakukan tahun ini.

Hal tersebut mengemuka pada pandangan umum dari FPPD DPRD Kabupaten Pekalongan dalam acara Rapat Parpiruna DPRD pandangan fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2012, di ruang sidang paripurna, belum lama ini. Munandir salah satu anggota FPPD mengemukakan, pembayaran hutang PDAM kepada pemerintah pusat menggunakan dana APBD menjadi temuan LHP BPK tahun lalu serta direkomendasikan agar pembayaran hutang tersebut dibuatkan payung hukukum

Akan tetapi, lanjut dia, hingga payung hukum tersebut belum selesai, namun tahun ini Pemkab Pekalongan kembali menganggarkan pembayaran itu. "Apakah ini tidak akan menjadi catatan LHP BPK tahun mendatang," tandas dia.

Bupati Amat Antono pada kesempatan Rapat Paripurna atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2012, menyatakan, payung hukum sedang dalam proses penyusunan.

"Payung hukum itu, sedang kami susun bersama Peraturan Daerah tentang Perubahan atas peraturan Nomor 3 tahun 2010 tentang Pernyertaaan Modal," jelas Antono.

Sebelumnya, Keua Pansus I DPRD Kabupaten Pekalongan yang membahas mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengambilalihan Utang PDAM, Munandir, menyatakan, akan mengembalikan Raperda tersebut ke eksekutif.

Menurutnya, pengembalian draf rancangan peraturan daerah tentang pengambilalihan utang PDAM dilakukan karena berdasarkan peraturan serta hasil konsultasi dengan Kementrian Keuangan dan Kementrian Dalam Negeri, Pemkab tidak bisa mengambil alih utang PDAM.

Dalam draf Raperda tentang Pengambilalihan Utang PDAM Tirta Kajen, dijelaskan besar hutang PDAM Tirta Kajen kepada Pemerintah Pusat tertanggal 10 Februari 1993 sebesar Rp 318.172.815 dengan jatuh tempo Januari 2016. Jumlah keseluruhan kewajiban utang PDAM sebesar Rp 754.441.893, yang terdiri atas angsuran pokok Rp 318.172.815, bunga Rp 426.986.757, dan jasa bank Rp 9.282.321. (i)

HUBUNGI KAMI

Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan
Alamat Jl. Alun-alun Utara No.2
Kajen
Jawa Tengah
Kode Pos 51161
Indonesia
Telp : 0285-381928

: