Ketua DPRD Apresiasi Pembangunan Jembatan Karangjati

\KAJEN – ‎Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Hindun mengapresiasi pelaksanaan pembangunan Jembatan Karangjati yang kini telah berganti nama menjadi Jembatan Jatimulyo.

Jembatan tersebut merupakan akses penghubung antara warga di Kecamatan Buaran dan Wiradesa serta Sragi. Dengan adanya jembatan tersebut memperpendek jarak tempuh warga di Kecamatan Buaran menuju ke daerah Kecamatan Wiradesa.

“Adanya jembatan Karangjati yang namanya diganti jembatan Jatimulyo ini tentu membuat senang bagi masyarakat. Sebab jembatan ini mempercepat akses masyarakat dari daerah Kecamatan Buaran menuju ke kecamatan tetangga, seperti Kecamatan Sragi dan Wiradesa. Jembatan ini telah lama diimpikan oleh masyarakat,” kata Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Hindun, di sela-sela menghadiri acara peresmian Jembatan Karangjati yang namanya diganti menjadi Jembatan Jatimulyo, kemarin.

Dengan adanya jembatan ini, maka bisa mengembangkan potensi perekonomian serta mempercepat dan memperpendek jalur ekonomi masyarakat. Kemudian, peranan dari TPAD Kejaksanaan Negeri Kajen juga patut diapreasis, dibawah binaan TPAD proyek pembangunan dengan total anggaran Rp 7 miliar lebih dengan sumber anggaran APBD Kabupaten Pekalongan.

Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi menjelaskan, perubahan nama jembatan Karangjati menjadi Jembatan Jatimulyo, sebagai salah satu penghargaan terhadap tokoh agama yang ada disekitar desa setempat. “Penggantian nama ini diharapkan pemanfaatannya akan lebih baik karena kondisinya sekarang sudah dibangun bagus,” ujar Bupati saat meresmikan jembatan tersebut.

Lebih lanjut Bupati menyampaikan harapannya, masyarakat bisa memanfaatkan jembatan yang sangat strategis karena depan jalan dari jembatan Jatimulyo adalah jalur propinsi yang sebentar lagi akan menjadi jalur nasional karena merupakan akses tol ini dapat memacu perkembangan ekonomi dan juga akan mempermudah akses sarana pendidikan bagi anak-anak sekolah. “Yang terpenting dari semua itu, jembatan ini dapat menghubungkan desa Karangjati dan desa Wuled yang selama ini hanya dihubungkan dengan jembatan gantung, tentunya ini akan menghemat waktu,” tambah Asip.

Disebutkan, jembatan yang dibangun tepat waktu dengan dana APBD sekitar 7,9 milyar tersebut merupakan bentuk kolaborasi pendampingan yang dilakukan oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten Pekalongan.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Pekalongan Yeni Tri Mulyani sebagai TP4D memberikan gambaran bahwa pada tahun 2015 hingga 2016 sebagai komparasi rasio pendampingannya adalah pada tahun 2015 tingkat pendampingan salah satu dinas sekitar 30%. Sedang pada tahun 2016 hampir 50%. Dan pada tahun 2017 telah dilakukan pendampingan secara optimal hampir mencapai 100%. “Pendampingan yang dilakukan mengacu pada regulasi atau perundang-undangan yang ada sehingga setiap proses pengerjaannya dilakukan secara benar baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan pada keuangan negara,” jelas Yeni.(i)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *