Komisi C Minta Izin Pendirian Usaha Jins Wash Diperketat

KAJEN – Proses perijinan pendirian usaha Jins Wash diminta agar diperketat. Jika belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), pemda diminta tidak mengeluarkan izinnya.

Hal itu dikemukakan Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pekalongan, Heri Triyono Sabdo ketika Audiensi perwakilan warga Desa Karangsari, Bojong di ruang rapat setempat bersama pengusaha dan pemangku kepentingan lainya.

Aduan masyarakat ini sebenarnya persoalan lama yang belum terselesaikan. Banyak faktornya. Pada siang hari ini ingin diselesaikan agar tidak berlarut-larut. Dengan ketidakhadiran warga, jadi tak berdaya karena kita tidak tahu apa yang akan mereka sampaikan.

Menurutnya, apabila usaha jins wash tidak memiliki itikad baik untuk membangun IPAL, izinnya agar dicabut.

“Jika belum ada IPAL, jangan dikasih izinnya. Sebelum izin keluar kan ada kajian di lapangan terlebih dahulu,” tegasnya.

Herri mengungkapkan, banyak usaha jins wash di Kabupaten Pekalongan, seperti di Tirto, Kedungwuni, Bojong, dan Wonopringgo, belum memiliki IPAL standar. Sehingga, limbah usaha jins wash tersebut larinya ke sungai. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin muncul, ia meminta eksekutif untuk lebih ketat dalam mengeluarkan izin usaha tersebut.

“Agar tidak ada permasalahan, sebelum ada IPAL yang standar, jangan diizinkan dulu. Saya juga akan undang Pak Edi (Kepala Dinas Perizinan). Jika izin dikeluarkan dan IPAL belum ada, maka akan terjadi permasalahan-permasalahan berikutnya. Ini kan repot. Untuk antisipasi permasalahan, yang belum memiliki IPAL, izinnya dicabut dulu, dan yang belum berizin untuk ditutup,” tandasnya.

Perwakilan Dinas Perkim dan LH Pratomo mengatakan, Dinas Perkim dan LH, pihak kecamatan, dan Satpol PP sudah turun ke lapangan untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat Desa Karangsari. Menurutnya, di Desa Babalan dan Karangsari ada lima usaha jins wash yang sudah mengantongi izin, namun IPAL belum memenuhi persyaratan.

“IPAL belum memenuhi syarat, makanya kami beri teguran pertama. Isinya agar pengusaha segera membangun IPAL,” terang Pratomo. (ii)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *