Komisi D DPRD Terima Audiensi Forum Buruh Pekalongan

KAJEN – Forum Buruh Pekalongan yang terdiri atas Serikat Pekerja Nasional (SPN), Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) dan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SPSI) menyatakan menolak upah yang acuannya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan.

Penolakan itu disampaikan Ketua DPC SPN Kabupaten Pekalongan, Ali Sholeh, usai melakukan audiensi dengan Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan, di ruang rapat komisi tersebut, Senin (22/10), pukul 11.00. Menurutnya, penolakan tersebut disampaikan berdasarkan hasil kesepakatan bersama organisasi pekerja di Kota Santri yang terwadahi dalam Forum Buruh Pekalongan.

“Kami menolak upah 2019 dengan acuan PP 78, sebab dalam pelaksanaannya apa yang menguntungkan usaha dilaksanakan tapi yang menguntungkan pekerja tidak dilaksanakan. Salah satunya adalah struktur skala upah. Setelah UMK ada struktur skala upah, tapi itu tidak dilaksanakan,” kata dia.

Selanjutnya saat ini dalam sistem pengupahan pekerja tidak ada yang namanya upah sektoral. Padahal, lanjut dia, pada 2003 upah sektoral pernah diterapkan. Dan angkanya cukup untuk mendongkrak besaran upah minimum, besarannya mencapai Rp 100.000-an.

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan, Kholis Jazuli, menyampaikan, dinas dalam bekerja tidak berpihak kepada apindo maupun buruh. Tapi, kata dia, yang paling penting bagaimana buruh bisa sejahtera. Kemudian apakah semua perusahaan sudah mengikutsertakan pekerjanya menjadi peserta BPJS Kesehatan. Setelah semua sudah tercover dalam BPJS kesehatan, baru kemudian mengarah kepada keikursertaan BPJS Ketenagakerjaan. Sebab, berdasarkan regulasi yang ada ada batas tahun perusahaan untuk mengikutkan pekerjanya dalam BPJS Kesehatan.

“Kami minta baik Apindo dan perusahaan harus segera menyelesaikan tanggung jawab kepada pekerjanya salah satunya adalah mengikutkan pekerja dalam BPJS Kesehatan. Kami ingin peningkatan kesejahteraan tidak hanya buruh tekstil saja, tapi semua kami perjuangkan,” tandas dia.

Kabid Hubungan Industrial pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan, Tri Haryanto pada audiensi itu menyampaikan, angka kebutuhan hidup layak (KHL) setiap tahunnya selalu terkoneksi, sebab perumusan yaitu UMK ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. UMK diharapkan melebihi KHL. “Inflasi biasanya lebih kecil dari pertumbuhan ekonomi. Rumusan itu sudah memperhatikan kesejahteraan buruh,” katanya.

Kemudian mengeni pelaksanaan struktur skala upah, pihak juga selalu melakukan pemantauan untuk perusahaan skala menang dan besar. Ada 29 perusahaan yang sudah dipantau, adapun yang terdaftar di dinasnya terdapa 533. Perusahaan untuk skala menengah sudah membuat struktur skala upah.

“Kami juga sudah menegur dengan surat agar membuat struktur skala upah. Kawan kawan buruh diminta ikut membantu mendorong perusahaan membuat struktur skala upah,” ucapnya.

Dihadapan para buruh, Tri Haryanto juga menyampaikan, pekerja yang masa bekerjanya diatas satu tahun, upahnya lebih besar dari UMK. “embinaan sudah sering dilaksanakan. Di Jawa tengah belum ada saksi terkait dengan perusahaan yang belum membuat struktur skala upah, berdasarkan pp 78. Soal THR perusahaan juga sudah banyak yang membayar THR, besarannya satu bulan upah di atas masa kerja satu tahun.

Selanjutnya apakah kepala daerah bisa mengeluarkan kebijakan tidak berdasarkan aturan. “Pertanyaan ini bukan ranah saya yang berwenang menjawabnya, tapi akan kami catat sebagai bentuk aspirasi para buruh,” tandas dia. (i)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *