Komisi D Kunjungan Kerja ke Dinas Pendidikan

KAJEN – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Sumarwati menegaskan tidak bisa mengeluarkan SK untuk para pengajar atau guru yang mengabdi di sekolah negeri yang kerap disebut dengan wiyata bakti.
“Jadi terus terang kalau sudah berada dihadapan mereka (WB) pihaknya tidak tega, karena bagaimanapun juga mereka punya keluarga dan sebagai pendidik.”Jadi kita kadang dari sisi hati dengan regulasi cukup bertentangan. Kita memang tak mengeluarkan SK karena bertabrakan dengan PP 48 tahun 2005, ada yang mungkin bisa kita adopsi terkait dengan peningkatan kesejahteraan seperti di Semarang kontrak selama 6 bulan jadi tetap ada teken dan honornya lumayan tinggi,” ungkapnya.
Untuk mengadopsi aturan tersebut, Dindikbud berencana belajar ke Semarang supaya bisa ikut menyejahterakan guru WB.Seperti sebelumnya, sejumlah guru wiyata bhakti yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Wiyata Bhakti Kabupaten Pekalongan meminta kejelasan payung hukum dalam melakukan pengabdiannya di sekolah negeri sebagai tenga pengajar.
Menurut dia, adanya tuntutan Guru Wiyata Bakti (WB) menuntut status, bukanya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan diam diri. Namun disetiap pertemuan di Jakarta bersama Menteri Pendidikan dan juga MenPan RB berulang kali sudah disampaikan.
“Ketika bertemu dengan Pak Menteri Pendidikan dan Menpan RB kita sudah mintakan, namun itu sudah isu nasional yang sama kita sampaikan terkait Guri WB di Kabupaten Pekalongan. Totalnya ada 2.322, kalau misal ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sudah saya sampaikan daftarnya. Daftar itulah yang seandainya guru WB untuk masa pegabdianya dihargai dan itu diterima di CPNS,” terang Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Hj Sumarwati menanggapi keluhan guru WB.
Namun, lanjut Sumarwati, apabila tidak masuk CPNS maka ia menyarankan sebagai bentuk perhatian maka agar dimasukan melalui P3K atau Penerimaan Pegawai dengan Perjanjian Kontrak. Karena memang usia guru WB sudah banyak yang 35 lebih, namun apabila untuk secara aturan tidak bisa. Nah bagaimana caranya supaya dari pemerintah dengan kewenangan pegawai tersebut.
Sebagaimana berita sebelumnya, sejumlah guru wiyata bhakti yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Wiyata Bhakti Kabupaten Pekalongan meminta kejelasan payung hukum dalam melakukan pengabdiannya di sekolah negeri sebagai tenga pengajar.
Pasalnya, posisi guru wiyata bhakti yang mengabdi di sekolah negeri posisinya rawan, sewaktu-waktu bisa dihilangkan apabila sudah tidak dibutuhkan lagi. Hal demikian lantaran payung hukum sebagai tenaga pengajar non PNS di sekolah negeri belum ada kejelasan.
Atas permasalahan tersebut, puluhan guru yang tergabung dalam FKWB Kabupaten Pekalongan, mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Pekalongan untuk beraudiensi dengan Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan selaku komisi yang membidangi pendidikan. (i)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *