May Day SPN Sambangi DPRD Minta PP 78 Dicabut

 

KAJEN – Peringatan Hari Buruh, DPC SPN Kabupaten Pekalongan menyambangi kantor DPRD. Mereka beraudiensi untuk menyampaikan aspirasi agar PP 78 Tahun 2015 dicabut. Permintaan itu disampaikan oleh perwakilan PSP SPN PT Pandanarum, M Zaenal.

Menurutnya, masih banyak persoalan ketenagakerjaan di Kabupaten Pekalongan. Ia juga meminta agar PP 78 Tahun 2015 dicabut, sebab tidak mengakomodir kepentingan kaum buruh. Misalnya, dalam menentukan kebutuhan hidup layak (KHL) hanya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi nasional, dan ditinjau setiap lima tahun sekali.

“Akibatnya kenaikan UMK di Kabupaten Pekalongan hanya 8,2 persen. UMK di sini hanya Rp 1.721.000. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan Kota Pekalongan dan Batang yang kondisinya relatif sama,” ungkap dia, kemarin.

Pelaksanaan peringatan Hari Buruh pada 1 Mei 2018 di Kabupaten Pekalongan tidak ada aksi demonstrasi, seperti tahun-tahun sebelumnya. Dengan mengusung tema ‘may day is fun day’, peringatan Hari Buruh 2018 pun dilaksanakan dengan rasa suka cita, di tengah berbagai persoalan yang mendera kaum buruh.

Di antaranya, tingkat kesejahteraan yang belum sepenuhnya membaik, hak-hak buruh sebagian masih terabaikan, dan sebagainya. Kegiatan doa bersama, pengajian, hingga jalan sehat meramaikan peringatan Hari Buruh di Kabupaten Pekalongan.

Sekretaris DPC SPN Kabupaten Pekalongan, Isa Hanafi, mengharapkan, dengan peringatan Hari Buruh tahun 2018 tingkat kesejahteraan kaum buruh bisa semakin membaik. Undang-undang Ketenagakerjaan bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga hak-hak buruh tak terabaikan.

Menurutnya, masih banyak persoalan buruh di Kabupaten Pekalongan, seperti masih banyak pekerja belum masuk program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, upah rendah, dan hak-hak normatif kaum buruh lainnya belum berjalan dengan baik.

Sekretaris Komisi D, M Nurkholis, menyakini dengan UMK Rp 1,7 juta lebih itu tidak akan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga kaum buruh. Oleh karena itu, pemerintah dcaerah harus mengambil peran dalam meningkatkan kesejahteraan kaum buruh di Kabupaten Pekalongan.

“Pemda harus hadir untuk ikut berperan di sini. Anak-anak kaum buruh misalnya diberi beasiswa agar bisa melanjutkan sekolahnya. Bapaknya boleh lah lulusan SD, namun anak-anak mereka harus lebih tinggi, sehingga kelak bisa mengangkat kesejahteraan keluarganya. Dengan upah sebesar itu, untuk mencukupi kebutuhan sekeluarga tak akan cukup, apalagi kebutuhan untuk pendidikan dan kesehatannya,” ujar Nurkholis.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan, Munandir menyampaikan, apa yang disampaikan oleh sejumlah aktivis SPN akan diteruskan ke pemerintah pusat sebagai bentuk aspirasi dari elemen masyarakat Kabupaten Pekalongan. Di antaranya yaitu persoalan usulan pencabutan PP 78 tahun 2015. (i)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *