Pemkab Akan Perbanyak Puskesmas Pembantu di Desa Terpencil

KAJEN – Pemkab Pekalongan akan memperbanyak puskesmas pembantu di desa-desa yang kondisi wilayahnya sulit terjangkau. Hal itu sebagai upaya untuk menekan angka kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir dalam sebuah persalinan.
Demikian disampaikan Bupati Pekalongan Asip Kholbihi, kepada sejumlah wartawan yang bertugas di Kota Santri, usai mengikuti rapat paripurna istimewa, di rumah dinasnya, Kamis (16/8).
Menurutnya, hal demikian merupakan bagian dari langkah inovatif progresif pemerintah daerah untuk menekan angka kematian ibu melahirkan dan anak baru lahirlah. Langkah inovatif progresif lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan itu, pemerintah daerah juga akan memberikan insentif kepada petugas kesehatan yang bertugas di daerah atas wilayah Kabupaten Pekalongan.
“Sehubungan dengan aspirasi warga yang disampaikan masyarakat Talun kaitannya dengan permintaan agar persalinan yang terjadi secara sebagai mendadak dan terjadi di rumah bukan di rumah sakit atau puskesmas agar tidak dikenai denda, kondisi demikian menjadi pengecualian karena terdapat persoalan kondisi wilayah tertentu. Persalinan karena kondisi wilayah, dengan kondisi tertentu tentu ada pengecualian,” jelasnya.
Pemkab Pekalongan, lanjut bupati, juga akan memberikan kemudahan penggunaan Kartu Kajen Sehat. Pada APBD 2018, Kartu Kajen Sehat dianggarakan sebesar Rp 20 miliar. Dengan begitu, harapannya kebutuhan dasar dari masyarakat Kabupaten Pekalongan terhadap bidang kesehatan bisa teratasi.
Sebagaimana berita sebelumnya, warga di daerah Talun, meminta proses persalinan yang terjadi di rumah bukan di puskesmas atau rumah sakit tidak lagi dikenai denda. Pasalnya, proses persalinan terkadang terjadi mendadak dan warga tidak ada rencana untuk melakukan persalinan di rumah.
Permintaan itu disampaikan warga Desa Sengare, Kecamatan Talun, Miskiyah di hadapan Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, dalam acara reses dari wakil rakyat tersebut, baru-baru ini. Menurut Miskiyah yang juga kader Posyandu tersebut, banyak warga yang mengeluhkan persoalan denda bagi masyarakat yang melahirkan di rumah dikenai denda. Seperti yang dialami warga di desanya, sempat didenda oleh pemerintah setempat lantaran melakukan proses persalinan di rumah, bukan di Puskesmas atau rumah sakit.
“Tetangga saya itu sudah datang ke Puskesmas tapi lantaran ketika di puskesmas sang bayi yang ada di dalam kandungan belum memunculkan tanda-tanda akan lahir. Maka oleh puskesmas di suruh pulang, namun ketika di rumah sang ibu merasakan sang bayi akan lahir, kemudian pihak keluarga memanggil petugas kesehatan untuk membantu proses persalinan. Sang ibu mengalami pendarahan dan tmeninggal dunia,” ungkapnya.
Menanggapi aspirasi dari masyarakat Desa Sengare, Kecamatan Talun, Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Bisri Romly menyampaikan, pemberlakuan denda kepada masyarakat yang melakukan proses persalinan di rumah dimungkinkan lantaran kehati-hatian pemerintah dalam masalah persalinan. Menurutnya, proses persalinan meski ditangani oleh pihak yang memiliki kompeten dan ahli dibidangnya. Langkah ini semata-mata untuk menekan angka kematian ibu melahirkan dan anak baru lahir.(i)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *