Pemkab Diminta Lakukan Pengawasan terhadap Pengelolaan BMUD

KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan diminta untuk senantiasa melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap perusahaan daerah khususnya terkait dengan penyertaan modal atau penyipanan dana pada perbankan ataupun BUMD.
Permintaan itu disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Moch Nurkholis, dalam penyampaikan kata akhirnya terhadap dua raperda yang disahkan menjadi perda, dalam sebuah rapat paripurna, di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, baru-baru ini.
Menurutnya, pemerintah daerah harus bisa memastikan pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD) berbasis pada kompetensi, dengan demikian pengelolaan BUMD dapat menjadi badamn usaha yang tangguh dalam persaingan di dunia usaha yang akhirnya dapat memberikan konstribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pekalongan.
“Pemerintah Kabupaten Pekalongan harus bisa menyakinikan kepada masyarakat bahwa penyertaan modal daerah merupakan upaya dalam memajukan badan usaha milik daerah (BUMD) bikan sebaliknya,” tandas politisi PDI Perjuangan tersebut.
“Evaluasi secara berkesinambungan atas pencapaian kinerja dari pihak ketiga penerima penyertaan modal daerah sebagai bahan pertimbangan tolok ukur penyertaan modal daerah perlu dilakukan. Hal ini bisa menjadi dasar atau tolok ukur dimasa mendatang,” tandas Ketua Fraksi PAN, Sofwan Sumadi.
Atas disetujuinya pernyataan modal terhadap BUMD, Fraksi PKB mengharapkan BUMD bisa mampu meningkatkan sarana dan prasarana guna peningkatan capkupan pelkayanan peningkatan kualitas serta peningkatan kinerja.
“Kami dari Fraksi PKB menyadari dalam perkembangan dunia usaha BUMD dihadapkan dengan tantangan yang berat sebagai wujud nyata dari investasi daerah yang diharapkan bisa memberikan konstribusi bagi pendapatan asli daerah,” kata Ketua Fraksi PKB Abdul Azizu Rochman.
“BUMD sebagai salah satu pelaku ekonomi daerah diharapkan menjadi penggerak bagi perekonomian daerah, khusunya bagi BUMD yang bergerak pada pelayanan masyarakat,” sambungnya.
Hal senada juga disampaikan juru bicara Fraksi Partai Golkar, Rochyasin. Menurutnya, dengan disahkan raperda tentang penambahan penyertaan modal daerah Kabupaten Pekalongan pada BUMD menjadi peraturan daerah mampu mendongkrak roda perkonomian daerah serta penggalian sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah .(i)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *