Propemperda 2019 Disepakati Akan Bahas Tujuh Raperda

KAJEN – Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD Kabupaten Pekalongan pada tahun anggaran 2019 mengusulkan adanya program pembentukan peraturan daera (propemperda) sebanyak tujuh raparda dua diantaranya merupakan hasil inisiatif dari DPRD.

Demikian disampaikan Anggota Bapem Perda DPRD Kabupaten Pekalongan, Samsul Bachri, dalam sebuah rapat paripurna dengan agenda penandatangan propemperda tahun anggaran 2019, di ruang paripurna, Rabu (24/10).

Adapun rinciannya sebagai raperda hasil inisiatif DPRD yaitu Raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Raperda ini, kata Samsul Bachri pengusungnya adalah Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan.Latarbelakang pengusungan raperda tersebut yakni masih adanya berbagai permasalahan yang sering dihadapi oleh petani seperti gagal panen, minimnya infastruktur pendukung kegiatan pertanian, menyusutnya lahan pertanian akibat maraknya kegiatan alih fungsi lahan di Kabupaten Pekalongan.

“Permasalahan tersebut akan berdampak pada petani. Maka dibutuhkan regulasi sebagai payung hukum terhadap permasalahan itu. Raperda ini juga sejalan dengan nawacita ketujuh yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor sektor strategis ekonomi domestik melalui perwujudan kedaulatan pangan,” jelasnya.


Raperda inisiatif DPRD lainnya yaitu tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disablitas. Raperda ini pengusungnya adalah Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan. Adapun latarbelakangnya adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Maka dari itu, tandas politisi muda PKB asal Desa Api api, Kecamatan Wonokerto itu, diperlukan adanya regulasi hukum yang jelas bagi kaum disablitas seperti persamaan hak. Hak untuk mendapatkan persamaan dan non diskriminasi, hak untuk mendapat pelayanan atau aksesbilitas, kebebasan, pendidikan dan kesehatan serta keamanan.

Kemudian lima raperda yang diajukan pemerintah daerah yaitu raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018, raperda pembahasan perubahan APBD 2019, raperda APBD 2020 dan raperda tentang penukaran publik lokal.

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun didampingi dua wakil ketua DPRD masing masing Kundarto dan Nunung Sugiantoro serta dihadiri Sekda Mukaromah dan para kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Pekalongan. (ii)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *