Semua DPRD Harus Bisa Melaksanakan Aturan dan Mau Belajar

Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun, menyatakan, semua anggota DPRD Kabupaten Pekalongan harus bisa melaksanakan aturan-aturan di DPRD. Dikatakan, sebanyak 23 wajah lama kembali terpilih menjadi anggota DPRD masa bakti 2019-2024, dan 22 di angtaranya merupakan wajah baru. “Saya kira kita harus mendorong mereka agar bisa menyesuaikan. Ada beberapa hal terkait penyesuaian itu, diantaranya cepat membaca tata tertib DPRD sehingga bisa memahaminya, dan mereka nantinya akan masuk ke dalam alat kelengkapan seperti semua anggota masuk ke dalam Komisi,” katanya.
Disebutkan, di DPRD Kabupaten Pekalongan ada empat Komisi, yakni Komisi A di bidang pemerintahan, Komisi B di bidang perekonomian, Komisi C di bidang infrastruktur, dan Komisi D yang membidangi kesejahteraan masyarakat dan kesehatan. “Semua anggota melalui tugas dari fraksi setelah terbentuk alat kelengkapan nanti akan direkomendasikan untuk menjadi anggota Komisi sesuai dengan utusan fraksi masing-masing. Untuk itu, semua anggota DPRD harus bisa menyesuaikan dengan tugasnya masing-masing,” tandasnya.
Menurutnya, latar belakang pendidikan dan profesi caleg terpilih sangat beragam sekali. DPRD merupakan lembaga politis, sehingga rekruitmen caleg dari masing-masing partai sudah mengikuti aturan yang ada. Oleh karena itu, caleg terpilih sangat beragam. Hindun menyatakan, background dari masing-masing caleg terpilih sangat luas sekali. Mungkin ada yang dari pendidik, pengusaha, petani, dan profesi lainnya. Jika soal pendidikan, lanjut dia, sesuai dengan persyaratan yang mengacu pada aturan, yakni minimal pendidikannya SMA.
“Mereka dipilih oleh partai untuk mewakili tugas partainya masing-masing. Saya kira gambaran pendidikan yang seperti itu nanti akan bisa lebih mewarnai dari keputusan-keputusan yang ada di DPRD, karena DPRD lembaga politis yang menyangkut seluruh elemen kemasyarakatan. Kebutuhan masyarakat ini tentunya akan diwakili oleh ‘person to person’ yang memiliki kapasitas dan latar belakang yang berbeda-beda,” katanya.
Dikatakan, sebagai lembaga politis, semua urusan kemasyarakatan baik itu pendidikan, sosial, budaya, dan lainnya semuanya terkait di DPRD. Oleh karena itu, dengan latar belakang caleg terpilih yang sangat beragam itu akan diperlukan. “Jika tingkat pendidikan SMA atau sarjana ini menyangkut ‘person’ masing-masing tetapi sudah memenuhi regulasi yang ada ketika menjadi perwakilan partai untuk bisa dicalonkan. Partai tentunya akan mencalonkan kader terbaiknya. Saya kira semua harus banyak belajar dalam dunia politik termasuk di DPRD,” ujarnya.
Sementara itu, terkait dengan optimalisasi fungsi Badan Legislasi Daerah (Balegda), Hindun menilai Balegda memiliki fungsi yang sangat penting sekali dalam merumuskan regulasi-regulasi yang nanti muaranya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan. Menurutnya, banyak hal yang harus diperhatikan oleh anggota DPRD, diantaranya adalah aspirasi atau masukan dari masyarakat terkait dengan pembahasan regulasi.
“Bagaimana regulasi itu menjadi inisiatif DPRD maupun inisiatif eksekutif semuanya masuk Balegda yang nanti harus dibahas bersama-sama dengan eksekutif. Tugas ini sangat penting sekali agar regulasi-regulasi yang diharapkan oleh masyarakat yang tentunya mengayomi dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat ada payung hukumnya ini harus direspon oleh Balegda,” katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *