Tuberkulosis Masih Menjadi Masalah Kesehatan Nasional, Dibutuhkan Rencana Aksi Daerah

RAPAT Paripurna dengan agenda persetujuan bersama Raperda Penanggulangan Tuberkulosis menjadi Perda Penanggulangan Tuberkulosis sesuai undangan disampaikan dimulai pada pukul 08.00, Kamis 29 Maret 2018 di ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan. Namun, hingga pukul 09.30 rapat tersebut belum dimulai.

Untuk mengusir rasa bosan dan membunuh waktu kala menunggu rapat paripurna tersebut diadakan, sejumlah tamu undangan saling bercengkrama dan berbincang-bincang di luar ruangan. Sekira pukul 10.00 akhirnya rapat paripurna dengan agenda persetujuan bersama dan penyampaikan kata akhir raperda penanggulangan tuberkulosis dari masing-masing fraksi di DPRD Kabupaten Pekalongan dimulai.

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Kundarto dan didampingi dua Wakil Ketua DPRD lainnya, yaitu Achmat Khozin dan Nunung Sugiantoro serta dihadiri Wakil Bupati Pekalongan, Arini Harimurti.

Diawali dengan penyampaian kata akhir atas raperda tersebut, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Rossi Ardiyanti membacakan kata akhirnya di hadapan peserta rapat. Menurutnya, salah satu tujuan pembangunan millennium development goals atau MDGs adalah memerangi penyakit menular, salah satunya yaitu penyakit tuberkulosis atau TB.

“Berdasarkan laporan pencapaian tujuan pembangunan milenium di Indonesia tahun 2011. Indonesia amemiliki tingkat deteksi kasus cukup tinggi mencapai 70 persen. Tuberkulosis sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat secara global dan nasional,” katanya.
“Menurut laporan WHO tahun 2014, ditingkat global diperkirakan sebanyak 9,6 juta kasus TB baru, dimana 3,2 juta kasus di antaranya adalah perempuan, 1 juta kasus menyerang anak usia dibawah 15 tahun. Dari kasus TB tersebut ditemukan 1,1 juta 12% nya terjangkit HIV positif dengan kematian 320.000 orang (140.000 orang adalah perempuan)

Sehubungan permasalahan tuberkulosis ini merupakan persoalan serius dan memiliki dampak terhadap menurunnya produktivitas bagi penderita, tentunya hal demikian menjadi permasalahan kesehatan serius yang harus diatasi secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kebijakan yang ada.

Berdasarkan analisa dari Fraksi PDI Perjuangan, permasalahan tuberkulosis tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya adalah faktor kemiskinan, belum maksimalnya program pemberantasan penyakti tuberkulosis, belum memadainya organsiasi pelayanan tuberkulosis, dan sebagainya. “Persoalan komitmen politik dan pendanaan juga menjadi salah satu faktor berhasil atau tidaknya dalam penanganan penanggulangan penyakit tuberkulosis,” tandasnya.

Pada kesempatan ini Fraksi PDI Perjuangan ingin menegaskan kembali terkait hal-hal yang telah dibahas dalam rapat-rapat Pansus mengenai saran serta masukan dalam konsideran Raperda tentang Penanggulangan Tuberkulosis ini bisa beroperasi ketika di sahkan menjadi Peraturan Daerah.

Untuk itu dibutuhkan komitmen serta sinergis dari para pihak, yang bisa membuat Peraturan Daerah ini memberikan dampak dalam menanggulangi tuberculosis yang ada di Kabupaten Pekalongan, sehingga Kabupaten Pekalongan memberikan kontribusi secara nasional dalam menanggulangi tuberculosis yang ada.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pekalongan, Moh Nurkholis, sesaat sebelum rapat paripurna tersebut digelar menyatakan, salah satu langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penanganan tuberkulosis adalah dengan menyusun renana aksi daerah atas penanganan penyakit tersebut.

Dengan begitu, dalam program penanganannya nanti akan terstruktur, terukur dan diharapkan bisa tepat sasaran. “Beberapa daerah lain di Jawa Tengah, seperti di Kabupaten Kebumen sudah menyusun Rencana Aksi Daerah mengenai tuberkulosis, meski di sana (Kebumen) belum ada perdanya. Di sini ketika saya tanya ke Bappeda informasi yang saya peroleh, Kabupaten Pekalongan belum memiliki rencana aksi daerah soal tuberkulosis,” jelas dia. (ii)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *