Kegiatan Dewan

Pentingnya Menjaga Anak dari Dampak Negatif Telepon Pintar

ANAK adalah amanah. Begitulah doktrin yang harus ditanamkan kepada para perempuan atau ibu-ibu, sehingga diharapkan akan menjaga anak dengan baik. Sebab memberikan perlindungan dan menjaga anak adalah sebuah keharusan. Sebab hal demikian juga tercantum dalam peraturan perlindungan anak di Indonesia.
 
Anak-anak memiliki hak yang disebut sebagai hak anak. Beberapa di antara hak anak yaitu hak hidup dan tumbuh kembang, non kekerasan, menghargai pendapat anak serta memberikan kepentingan terbaik bagi anak.
 
Ketua PC Muslimat NU, Sumarwati, di sela-sela acara sosialisasi  peraturan perlindungan anak di Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Kamis (10/8) menuturkan, para orang tua harus memahami bahwa anak adalah amanah. Dengan begitu, ketika para orang tua harus menjaga betul anak-anak. Jangan sampai, lanjut dia, orang tua tidak perduli dengan perkembangan anaknya.
 
Apalagi, perkembangan teknologi informasi komunikasi seperti telpon pintar, meski ada sisi positifnya, tapi dampak negatifnya juga ada. Terutama apabila telpon pintar dipegang oleh anak-anak, sehingga tanpa ada kendali anak-anak tanpa sengaja bisa mengakses konten negatif.
 
"Seorang Bill Gates pemilik mircosoft salah satu orang terkaya di dunia saja melarang anaknya memegang ponsel pintar sebelum putus usia anak, apalagi kita mestinya juga harus mampu menjaga anak-anak kita dari pengaruh negatif ponsel pintar," katanya.
 
Selain itu, memberikan pendidikan agama sejak dini juga penting diberikan kepada anak. Apabila hendak menyuruh anak mengaji atau beribadah, mestinya sebagai orang tua harus memberikan contoh terlebih dulu.
 
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengandalian Penduduk Keluarga Berencana (DPMD P3A PPKB) Kabupaten Pekalongan, Masruroh menyatakan, arah kebijakan Pemkab Pekalongan berkaitan perlindungan anak, tentu tidak bisa lepas dari kebijakan nasional. 
 
Di Pemkab Pekalongan juga telah memiliki perda sebagai dasar penyelenggaraan perlindungan anak, yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2014. Selain itu, pemerintah daerah juga akan melakukan ujicoba untuk kartu anak, sehingga anak memiliki kartu identitas.
 
Berkaitan dengan tindak kekerasan psikis, fisik dan seksual. Pemerintah telah memiliki Pusat Pelayanan Terpadu (PTT). Unit ini fungsinya menerima laporan atas kasus kekerasan anak dan perempuan. "PTT tentu tidak bisa kerja sendiri, harus berjejaring," katanya.
 
Menurutnya, bentuk tindak kekerasan yang menimpa anak akan memiliki dampak luar biasa kepada tumbuh perkembangan anak. Kekerasan seksual dampaknya luar dalam. Kasus semacam ini butuh penanganan dan pendampingan ekstra. Berdasarkan data yang ada ada 21 kasus kekerasan, dan 15 kasus kekerasan seksual.
 
Anggota DPR RI Bisri Romly selaku pelaksana acara sosialisasi peratururan perlindungan anak yang bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyatakan, Kabupaten Pekalongan telah mendapatkan penghargaan sebagai kota layak anak tingkat madya. 
 
Langkah selanjutnya, lanjut dia, mesti ada program lanjutan untuk meningkatkan prestasi tersebut.Misalnya di Kota Santri adalah layanan mobil atau sepeda motor perlindungan anak. "Apabila belum ada. Ya diusulkan, nanti biar bisa kami usulkan ke kementerian," ucapnya.
 
Ketua Tim Penggerak PKK Munafah Asip Kholbihi, yang hadi pada acra itu menyatakan, salah satu nawacita dari Presiden Joko Widodo adalah membangun masyarakat melalui pinggiran. Pembangunan tidak hanya fisik saja, tapi pembangunan mental. 
Pembangunan fisik bisa untuk bina keluarga dan perlindungan ibu hamil dan anak.
 
Sementara itu, perwakilan dari Deputi Perlindungan Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Iwan Setiawan menyatakan, hak-hak anak disabilitas sama saja dengan anak pada umumnya. Untuk itu, sudut pandang masyarakat mengenai anak disabilitas adalah aib harus diubah.
 
Kedepan juga pemerintah akan mengeluarkan regulasi, misalnya pembangunan jalan harus ada akses khusus anak disabilitas dan sarana prasarana umum harus sarana khusus anak cacat.
 
Adapun berkaitan dengan usia anak di UU 18 tahun anak. Hal itu merupakan kesepakatan internasional berdasarkan konvensi anak secara internasional usia anak adalah 18 tahun.Memang hal demikian berbeda dengan hukum Islam dimana batasan usia anak adalah 15 tahun atau telah mimpi basah (i)

 

HUBUNGI KAMI

Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan
Alamat Jl. Alun-alun Utara No.2
Kajen
Jawa Tengah
Kode Pos 51161
Indonesia
Telp : 0285-381928

: