Kegiatan Dewan

DPRD Pertanyakan Data Jumlah Pemilih Pilgub

 

KAJEN - Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan mempertanyakan jumlah data pemilih Pilgub 2018. Terutama soal selisih antara data antara Pilgub 2018 dan Pilkada 2015.

"Ada selisih yang cukup signifkan antara jumlah pemilih pada Pilgub Jawa Tengah 2018, khusus untuk daerah Kabupaten Pekalongan dan Pilkada Kabupaten Pekalongan 2015 lalu. Masalah ini yang kami pertanyakan kepada Dikcupil Kabupaten Pekalongan," kata Anggota A DPRD Kabupaten Pekalongan, Kenedy, di sela-sela kegiatan kunjungan kerjanya di Kantor Kecamatan Siwalan, Jumat (5/1) sambil menambahkan berdasarkan informasi yang masuk di Kecamatan Siwalan selisih turunnya yang paling tinggi.

 

Ketua KPU Kabupaten Pekalongan, Mudasir yang hadir pada acara tersebut menyatakan, berdasarkan aturan yang ada syarat warga negara Indonesia yang berhak disebut pemilih adalah mereka yang sudah memiliki atau rekam KTP elektronik. Sebab, lanjut dia, apabila tidak memiliki tidak bisa terdaftar di dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Untuk itu, pihaknya meminta kepada masyarakat Kabupaten Pekalongan secara keseluruhan bagi yang sudah memenuhi persyaratan rekam KTP elektronik seperti sudah berusia 17 tahun atau belum 17 tahun tapi sudah menikah agar melakukan rekam KTP elektronik supaya potensi hak suaranya tidak hilang.

Oleh karena itu, terkait dengan data kependudukan warga Kabupaten Pekalongan supaya ada upaya lain dari pemerintah daerah agar mereka bisa masuk dalam daftar pemilih tetap, sehingga bisa menggunakan hak suaranya.

"Informasi yang kami peroleh, pemerintah daerah sudah melakukan upaya jemput bola ke desa dan kelurahan agar masyarakat bisa melakukan proses rekam KTP elekronik," katanya.

Dia menjelaskan, secara kewenangan, KPU hanya berwenang mendaftar warga yang sudah memiliki ktp elektronik, usianya sudah 17 tajun atau belum 17 tahun tapi sudah menikah maka secepatnya melakukan rekam elektronik. Adapun jumlah pemilih pada Pilkada 2015 mencapai 726.244, sedangkan data DP4 pada Pilgub Jawa Tengah hanya 622.424.

"Pelaksanaan Pilkada 2015 sudah berlangsung dua tahun lalu, meskinya secara logika jumlah pemilihnya bertambah untuk Pilgub Jawa Tengah 2018, tapi ini malah turun. Ada apa sebenarya, maka perlu ditelusuri penyebabnya. Apakah terjadi perpindahan penduduk besar-besaran atau faktor apa?. Sebab data DP4 Pilgub Jawa Tengah rujukannya adalah KTP elektronik," tandasnya.

Dari diskusi yang sudah dilakukan antara Disdukcapil, Komisi A DPRD dan para kepala desa muncul tawaran solusi dari pemerintah daerah, yaitu melakukan upaya jemput bola, petugas dukcapil terjun langsung ke desa-desa atau kelurahan untuk menuntaskan warga yang belum melakukan rekam KTP elektronik.

Sementara itu, Sekrataris Disdukcapil Kabupaten Pekalongan, Bambang Supriyadi menyatakan, berkaitan jumlah penduduk pasti selisih. Namun, pihaknya belum bisa menjawab kenapa hal itu terjadi, karena belum melakukan pengecekan aktivitas di dinasnya.

"Kaitannya dengan informasi yang disampaikan Pak Kenedy terjadi turun sampai 1.200 orang, kami tidak punya kewenangan menyampaikan analisa. Namun, hal itu terjadi ada kemungkinan terjadi doble rekam. Misalnya satu orang memiliki dua KTP di Jakarta dan Kabupaten Pekalongan, kemudian ketika rekam KTP elektronik orang itu harus memilih salah satu alamat, apabila yang dipilih itu alamat Jakarta, maka yang di Kabupaten Pekalongan dihapus," jelasnya.

Kemudian kaitannya dengan data pemilih pemilu, kata dia, hal demikian bisa saja masih banyak warga yang belum melakukan rekam KTP elektronik. Soal jumlahnya paling banyak di Kecamatan Siwalan, ia menyatakan, belum bisa menjawab, karena belum mengecek paling banyak di kecamatan mana. (ii)

 

 

 

HUBUNGI KAMI

Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan
Alamat Jl. Alun-alun Utara No.2
Kajen
Jawa Tengah
Kode Pos 51161
Indonesia
Telp : 0285-381928

: