Kegiatan Dewan

" Jangan Main-main dengan Data Kependudukan "

KAJEN - Peringatan dilontarkan Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pekalongan, Sofwan Sumadi mengenai data kependudukan atau jumlah penduduk Kota Santri. Politisi PAN itu juga meminta KPU sebagai penyelenggara untuk memegang teguh prinsip kejujuran dalam menjalankan tugasnya.

"Kepada penyelenggara pemilu kejujuran harus di pegang. Sebab hal ini adalah celah besar terutama mengenai jumlah duduk. Karena data masih amburadul. Sebagai partai politik ini perlu saya sampaikan dan berhak menuntut kejujuran dari penyelenggara pemilu," kata dia, di sela-sela menerima audiens KPU Kabupaten Pekalongan di ruang rapat pimpinan DPRD, Senin (3/4).



Pihaknya mengaku tidak mempersoalkan mengenai jumlah kursi pada Pemilu 2019, apakah 50 atau 45. Ia menekankan mengenai kejujuran penyelenggara dalam hal data kependudukan. Kemudian berkaitan dengan data pemilih, Ketua DPD PAN Kabupaten Pekalongan itu juga meminta supaya KPU tidak berpihak.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pekalongan, Herry Triyono Sabdo, baginya partai jumlah kursi apakah 50, 45 atau seberapa pun bagi partai politik tidak menjadi persoalan. Bagi partai yang paling penting, kata dia, adalah kejujuran soal data kependudukan.

"Kalau bicara pemilu saya merasa masih sakit, karena saya belum bisa menemukan penyelenggara jujur.
Pemilu bisa berjalan dengan baik, dan menghasilkan yang baik. Itu bisa dimulai dari penyelenggara dulu berjalan dengan baik," tandasnya.

Ketua KPU Kabupaten Pekalongan, Mudasir, menanggapi pernyataan dari para anggota DPRD, menyatakan, KPU dalam bertugas berpegang pada undang-undang yang menjadi pegangan utama ketika menjalankan tugas. KPU hanya menjalankan undang-undang saja.

Berkitan data kependudukan yang dijadikan dasar dalam penentukan jumlah pemilih pada pelaksanaan pemilu, kata Mudasir, KPU merujuk pada data resmi yang dikeluarkan oleh Dukcapil. Sebab, berdasarkan peraturan data yang bisa dijadikan rujukan hanya dari lembaga resmi, yaitu Disdukcapil. "Soal data kependudukan, KPU hanya sebagai user atau pengguna saja. Apabila ada keberatan soal data yang muncul, silahkan ajukan keberatan dari lembaga yang mengeluarkan," ucapnya.

Pada kesempatan itu, Mudasir menjelaskan mengenai agenda audiensi kepada pimpinan DPRD tersebut, pertama adalah mengenai isu perubahan undang-undang pemilu, selanjutnya, pemilu serentak serta penyampaikan data jumlah penduduk di Kabupaten Pekalognan per semester kedua 2016, yang sudah mencapai 900 ribuan lebih.

Ia juga menyampaikan mengenai program KPU membuat rumah pintar pemilu. Di mana program tersebut adalah bertujuan sebagai pusat pendidikan demokrasi di Kabupaten Pekalongan. Pasalnya, dalam program tersebut semua seluk beluk pemilu di Kota Santri tersedia di sana serta penyampaikan soal hibah pemerintah daerah ke KPU.

Sementara itu, Ketua DPRD kabupaten Hindun menegaskan, soal data kependudukan, pihaknya memerintahkan kepada Komisi A untuk mengagendakan rapat kerja dengan dinas terkait. Hal ini bertujuan agar validitas dan akurasi mengenai data kependudukan di Kabupaten Pekalongan bisa jelas.
"Persoalan ini penting untuk mengetahui jumlah penduduk secara pasti. Sebagai penyelenggara pemilu, kami harapkan profesional," kata dia.(iii)


 

 

 

HUBUNGI KAMI

Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan
Alamat Jl. Alun-alun Utara No.2
Kajen
Jawa Tengah
Kode Pos 51161
Indonesia
Telp : 0285-381928

: