KAJEN – Komisi IV DPRD Kabupaten Pekalongan melakukan kunjungan kerja ke Kantor Desa Galangpengampon Kecamatan Wonopringgo dalam rangka monitoring penanganan COVID-19 ditingkat desa dan evaluasi bansos jaring pengaman sosial (JPS) baik itu dari pemerintah pusat, provinsi, Pemkab Pekalongan dan BLT Dana Desa, Senin (8/6/2020).

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pekalongan, Kholis Jazuli mengatakan bahwa kunjungannya tersebut ingin mengetahui terkait data bantuan sosial apakah ada yang rangkap atau tidak. Juga bantuan tersebut diserahkan langsung kepada kepada penerima bantuan atau bagaimana.

“Kami kesini selain ingin mengetahui evaluasi penanganan COVID-19 di Desa Galangpengampon juga ingin mengetahui terkait bantuan sosial. Khususnya bantuan yang dari Pemkab Pekalongan dan juga BLT Dana Desa,” ujarnya.

Data yang disampaikan oleh kades, ternyata untuk bantuan dari Pemkab Pekalongan berjumlah 428 penerima dan yang BLT Dana Desa ada 163 KK Penerima. Disampaikan juga bahwa ada bantuan yang belum tersalurkan yakni bantuan dari provinsi yang berjumlah 24 penerima bantuan.

“Kami minta agar dari pihak Pemdes Galangpengampon agar segera menangani terkait bantuan dari provinsi yang belum turun, karena ke 24 KK tersebut berhak menerima bantuan, apakah nanti jika bantuan tersebut tidak turun agar bisa dimasukkan ke penerima bantuan dari BLT Dana Desa,” jelasnya.

Kalau bantuan dari Pemkab Pekalongan yang sudah didistribusikan sebanyak dua kali ini dari Dewan melihat untuk di Desa Galangpengampon sudah dilaksanakan dengan baik.

Sementara itu, Kepala Desa Galangpengampon, Subekhi menjelaskan bahwa terkait data bantuan sosial dari pemkab pekalongan ada 428 penerima bantuan dan diserahkan langsung kepada penerima bantuan. “Kami lakukan secara door to door untuk penyerahan pembagian dari pemkab pekalongan dibantu oleh BPD, LPMD, dan relawan,” terangnya.

Khusus untuk penerima bantuan dari provinsi, pihak desa sudah berupaya dengan berkonsultasi dengan dinas terkait dan jawabannya katanya memang harus menunggu.

“Sampai saat ini belum ada kepastian dan informasi akan mendapatkan apa dan bentuknya apa terkait bantuan dari provinsi,” tandasnya.