Kajen - Selasa, 04/03/2025 Pukul 09.00 WIB Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan menggelar rapat kerja bersama Tim Penanggulangan Bencana di Gedung Paripurna DPRD lantai II dalam rangka membahas penanggulangan pasca bencana yang terjadi di Kabupaten Pekalongan. 

Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Drs. H. Abdul Munir dan dihadiri oleh Pimpinan Komisi DPRD, perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta dinas terkait lainnya. Selain itu, camat dari daerah terdampak juga turut hadir untuk memberikan laporan terkait kondisi wilayah masing-masing.

Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Drs. H. Abdul Munir menyampaikan pentingnya pemulihan di segala aspek kehidupan, termasuk sistem transportasi dan infrastruktur vital. "Kita harus segera memulihkan kehidupan masyarakat, membangun kembali yang memungkinkan untuk dibangun, termasuk jembatan, relokasi permukiman, serta merancang perencanaan pemulihan yang komprehensif," ujarnya. Ia juga meminta penjelasan dari BPBD terkait langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan dalam penanggulangan pasca bencana.

Agus Pranoto dari BPBD menjelaskan bahwa pihaknya telah melaksanakan beberapa langkah pasca bencana, di antaranya:
* Melakukan kegiatan penanggulangan pasca bencana, termasuk sosialisasi kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi bencana di daerah rawan.
* Mengirimkan bantuan logistik ke wilayah terdampak.
* Mengidentifikasi infrastruktur yang mengalami kerusakan, seperti jalan yang rusak, jembatan putus, pemukiman terdampak, sekolah yang mengalami kerusakan, tanggul jebol, serta mushola yang terdampak.
* Memulai perhitungan dampak kerugian yang mencakup lima aspek utama, yaitu perumahan, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lintas sektor.

Camat Petungkriyono, Hadi Surono, menyampaikan bahwa kondisi di wilayahnya sudah mulai stabil, namun aksesibilitas masih menjadi kendala utama. "Mobil masih belum bisa masuk, dan jembatan Bailey di jalur Doro-Petungkriyono belum selesai. Meskipun listrik dan air sudah kembali normal, akses jembatan masih menggunakan jembatan sementara," ungkapnya.

Sementara itu, Camat Kedungwuni, Bambang Dwi Suswanto, melaporkan bahwa kondisi wilayahnya secara umum sudah kembali normal pasca masa tanggap darurat. Namun, masih ada sisa lumpur di beberapa pinggir jalan dan gang di wilayah Kranji. "Mobilitas masyarakat sudah berjalan normal, namun masih ada permasalahan penumpukan sampah di TPS akibat pembersihan yang dilakukan masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan relokasi bagi warga yang masih menempati tanah di bantaran sungai," jelasnya.

Ketua Komisi A DPRD, H. Kholis Jazuli, menambahkan bahwa bagi masyarakat terdampak banjir yang rumahnya tidak bisa ditempati, pemerintah telah menyediakan hunian sementara di rumah susun sewa (rusunawa). "Silakan menempati rusunawa, gratis tanpa biaya sewa," tegasnya.

Menutup rapat, Ketua DPRD Drs. H. Abdul Munir mengajak seluruh pihak untuk terus bersemangat dalam menanggulangi pasca bencana serta menjaga sinergitas antar instansi terkait. "Kita harus bersama-sama dalam menghadapi tantangan ini, dengan tetap menjaga koordinasi dan sinergi antar dinas serta seluruh elemen masyarakat," tutupnya.

(HumasSetwanKab)