Kajen – DPRD Kabupaten Pekalongan menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026, pada Rabu (3/10/2025) di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Drs. H. Abdul Munir dan dihadiri oleh Wakil Bupati Pekalongan, jajaran Forkopimda, anggota DPRD, perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya.

Seluruh fraksi DPRD menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah atas penyusunan Raperda APBD 2026 yang dinilai sebagai langkah penting dalam memperkuat arah pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Dari Fraksi Persatuan Pembangunan, juru bicara Mukhamad Rif’an menegaskan bahwa target pendapatan daerah sebesar Rp2,406 triliun yang perlu didukung strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara realistis tanpa membebani pelaku usaha kecil UMKM. Fraksi ini juga menekankan perlunya sinkronisasi belanja daerah dengan RPJMD, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan disertai perhatian pada infrastruktur di wilayah tertinggal.

Fraksi Partai Golkar melalui H. Mashadi, S.H., M.A. menegaskan pentingnya penyusunan APBD yang berbasis kinerja dan hasil, sejalan dengan RPJMD 2021–2026. Fraksi Golkar menyoroti kebutuhan menjaga stabilitas harga pangan, peningkatan pengelolaan sampah, serta penguatan UMKM, investasi, dan pariwisata sebagai penopang ekonomi rakyat.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Rossi Ardiyanti, S.T., M.Kes. menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran agar lebih tepat sasaran dan bebas dari kebocoran. Fraksi ini juga menyoroti perlunya percepatan proyek infrastruktur dan dukungan anggaran bagi kegiatan olahraga seperti Porprov dan Pekan Paralimpik Jateng 2026.

Dari Fraksi Gerindra, Juharno, S.H. menekankan pentingnya prinsip Money Follows Program dalam penyusunan anggaran, dengan fokus pada efisiensi, percepatan penyerapan, dan penguatan sektor ekonomi kreatif, pendidikan, kesehatan, serta pariwisata. Fraksi ini juga mengingatkan agar defisit anggaran Rp98,3 miliar dikelola secara hati-hati untuk menjaga stabilitas fiskal daerah.

Fraksi PKB melalui H. Edy Haryanto, S.E. menilai masih perlunya optimalisasi PAD dan kinerja BUMD seperti PDAM, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Fraksi ini mendorong pengendalian belanja pegawai maksimal 40-45% dari belanja operasi dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah terpencil.

Sedangkan Fraksi PAN melalui Umi Farida menyoroti lambatnya penyerapan anggaran dan menekankan pelaksanaan program tahun 2026 agar lebih efisien dan tepat waktu, termasuk percepatan perbaikan infrastruktur jalan antar kabupaten dan peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Rapat paripurna ini menjadi tahapan penting dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2026, sebelum memasuki pembahasan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.