Kajen – DPRD Kabupaten Pekalongan menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026, pada Rabu (15/10/2025) bertempat di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Drs. H. Abdul Munir, dan dihadiri oleh PLH Bupati Pekalongan, jajaran Forkopimda, anggota DPRD, kepala perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, PLH Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S. menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi di DPRD yang telah memberikan pandangan dan masukan konstruktif terhadap rancangan APBD 2026. 

Menanggapi sejumlah pandangan fraksi, PLH Bupati menjelaskan bahwa Pemerintah berkomitmen meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai langkah strategis, antara lain digitalisasi sistem pajak dan retribusi daerah dengan pemasangan tapping box, penerapan e-retribusi, serta pemetaan ulang objek PBB.

Pemerintah daerah juga akan menggali sumber pendapatan baru, mendorong transaksi pajak non-tunai, dan mengoptimalkan aset daerah yang belum termanfaatkan, disertai peningkatan kesadaran wajib pajak melalui sosialisasi dan penegakan Perda pajak dan retribusi.

Dalam pengelolaan lingkungan, Pemerintah akan mengaktifkan kembali TP3SR dengan melibatkan masyarakat, serta menjalin koordinasi dengan Pemprov Jawa Tengah untuk pembangunan TPST menggantikan TPA Bojonglarang yang telah overload.

Dalam bidang ekonomi, Pemkab akan terus mendorong pertumbuhan UMKM melalui pelatihan, pendampingan, kemitraan usaha, penyederhanaan perizinan, hingga akses permodalan dan sertifikasi produk. Untuk meningkatkan investasi, pemerintah memberikan insentif dan kemudahan perizinan serta menyiapkan lahan dan infrastruktur pendukung.

Di sektor pariwisata, promosi digital dan kerja sama dengan pihak ketiga akan diperkuat agar pengelolaan destinasi wisata semakin profesional dan berkelanjutan.

Selain itu, dukungan terhadap pengembangan olahraga juga akan ditingkatkan melalui kerja sama dengan KONI dan NPCI, termasuk dalam persiapan Porprov dan Paralimpic Provinsi 2026.

Pemerintah daerah juga menegaskan akan mengefisienkan belanja pegawai dan memastikan pembangunan infrastruktur merata di seluruh kecamatan sesuai hasil Musrenbang dan skala prioritas daerah.

Menutup penyampaian jawabannya, PLH Bupati H. Sukirman menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan program yang dirancang dalam Raperda APBD 2026 diarahkan untuk memperkuat pondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Kami berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Pekalongan yang maju, adil, dan sejahtera,” pungkasnya.

(HumasSetwanKab)